oleh

Wapres RI, Ma’ruf Amin Tanggapi Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi COVID-19: Pemerintah Agar Bijak, Tidak Ada Kesan Memaksa

Sekilas News – Polemik soal sanksi bagi penolak vaksinasi COVID-19 sempat heboh beberapa hari terakhir. Pasalnya, pemerintah sempat mengatakan akan menghukum penolaknya dengan pidana penjara selama satu tahun atau sanski lainnya seperti denda.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta agar hal itu tak ada kesan paksaan. Hal itu disampaikannya meski merujuk pada UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular bahwa suntik vaksin COVID-19 merupakan hal wajib karena menyangkut kekebalan komunal.

“Pimpinan kementerian, lembaga, pemda dan para tokoh masyarakat agar bijak dalam menyampaikan hal ini kepada publik, sehingga tidak ada kesan paksaan,” kata Ma’ruf dalam sambutan Pencanangan Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen, Senin (18/1/2021).

Namun, lanjutnya, yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam vaksinasi sehingga target 70 persen populasi tercapai.

Baca Juga: Menko Polhukam: Menolak Divaksin Dapat Dikenai Pidana Penjara

Ma’ruf mengatakan berdasarkan perhitungan dari Menteri Kesehatan, vaksinasi diperkirakan akan selesai dalam waktu 15 bulan. Untuk itu, seluruh mekanisme, sarana prasarana, SDM, dan dana operasional pelaksanaan vaksinasi diminta disiapkan secara matang.

“Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dan sebaran yang luas dan karakteristknya sangat beragam,” ujar Ma’ruf.

Ma’ruf menegaskan, pada saat yang sama penegakan disiplin protokol kesehatan tidak boleh dikendorkan. Begitu juga upaya 3T yakni Tracing, Testing dan Treatment yang justru menurutnya harus ditingkatkan.

“Hal ini perlu kita pahami bersama karena pandemi COVID-19 tidak dapat diselesaikan hanya dengan program vaksinasi COVID-19,” kata Ma’ruf.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed