oleh

TPNPB-OPM Tolak Klaim Soal Pemerintah Sementara Papua Barat

Sekilas News – Deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat oleh Benny Wenda dianggap ‘tidak memiliki legimitasi’ oleh kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua, TPNPB-OPM.

Kendati begitu, kedua kelompok tersebut menentang otonomi khusus kedua yang diklaim pemerintah Indonesia akan mempercepat pembangunan Papua.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TNPBP-OPM) – sayap militer OPM yang berulang kali melakukan kontak senjata dengan militer Indonesia – tidak mengakui klaim ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua – ULMWP) Benny Wenda sebagai presiden sementara Papua Barat.

Langkah Benny Wenda dianggap justru “tidak akan menguntungkan keinginan rakyat Papua untuk merdeka secara penuh” dari Indonesia.

Benny Wenda mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara Papua Barat pada Selasa (01/12), bertepatan dengan momen yang diyakini sejumlah kalangan sebagai hari kemerdekaan Papua.

Dia menegaskan pihaknya “tak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta” dan “mulai menerapkan konstitusi dan mengklaim tanah kedaulatan” Papua Barat.

Namun, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mempertanyakan dasar legimitasi ULMWP membentuk pemerintah sementara.

Sementara Kantor Staf Presiden menegaskan kembali bahwa pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua, melalui otonomi khusus yang dianggap sebagai “jalan tengah” penyelesaian masalah Papua.

Akan tetapi, kelanjutan otonomi khusus yang sudah berlangsung selama dua dekade itu ditentang oleh gerakan pro-kemerdekaan dan sejumlah warga Papua.

Mahasiswa Papua memperlihatkan poster menolak otonomi khusus saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kedutaan besar AS di Jakarta, pada 15 Agustus 2020.

Mosi Tidak Percaya Pada Benny Wenda

“TPNPB tidak akui klaim Benny Wenda, karena Benny Wenda lakukan deklarasi dan umumkan pemerintahannya di negara asing yang tidak mempunyai legitimasi mayoritas rakyat bangsa Papua, dan juga di luar dari wilayah hukum revolusi,” ujar juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.

“TPNPB-OPM juga tidak bisa akui klaim Benny Wenda, karena Benny Wenda adalah warga negara Inggris dan menurut hukum international bahwa warga negara asing tidak bisa menjadi presiden republik Papua Barat,” tegasnya.

Ia justru beranggapan klaim Benny Wenda tidak akan menguntungkan keinginan warga Papua untuk merdeka penuh dari apa yang disebutnya sebagai “pemerintah kolonial Indonesia”. Maka dari itu, pihaknya mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda.

Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom (kanan) beranggapan klaim Benny Wenda tidak akan menguntungkan keinginan warga Papua untuk merdeka penuh dari Indonesia.

“Jelas-jelas Benny Wenda merusak persatuan dalam perjuangan bangsa Papua,” ujar Sebby, seraya menambahkan “hal ini pertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi untuk kemerdekaan bagi bangsa Papua.”

Ketika dikonfrontir terkait penolakan TPNPB-OPM atas klaim Benny Wenda, ULMWP enggan berkomentar.

Tidak mendapat dukungan penuh

Peneliti Tim Kajian Papua pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Rosita Dewi menjelaskan bahwa pemerintahan sementara Papua Barat ini merupakan kampanye ULMWP di luar negeri, namun dia memandang itu tak akan berdampak banyak dengan apa yang terjadi di Papua.

“Keberadapan ULMWP, Benny Wenda sebagai ketua ULMWP tidak diakui secara penuh juga di Papua, tidak mendapat dukungan penuh. Apalagi gerakan bersenjata seperti OPM jelas tidak mendukung keberadaan gerakan ini.”

“Ini juga tidak akan berdampak besar pernyataannya Benny Wenda terkait dengan dia mendeklarasikan diri sebagai presiden,” ujar Rosita.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed