oleh

Tips-Tips Ketika Hak-Hak Normatif Anda Tidak Dipenuhi oleh Pengusaha

Sekilas Hukum – Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak pekerja di Indonesia yang digaji di bawah standar upah minimum. Banyak alasan yang diberikan perusahaan terkait kebijakan tersebut.

Misalnya seperti yang terjadi pada seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai supir dengan status pegawai tidak tetap atau harian.

Lalu, bagaimanakah menindaklanjuti masalah tersebut? Dapatkan si pekerja menuntut pihak perusahaannya terkait masalah tersebut? Dan apa dasar hukum yang dapat digunakan jika ingin menggugat ke jalur hukum?

Baca Juga: Apa itu Hukum?

Apa Itu Upah Minimum?

Dilansir dari HukumOnline, berdasarkan Pasal I Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum (“Kepmenakertrans 226/2000”) menyatakan:

Istilah “Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I)” diubah menjadi “Upah Minimum Propinsi”. istilah “Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II)” diubah menjadi “Upah Minimum Kabupaten/Kota”, istilah …

Sejak itu, istilah yang digunakan untuk menyebut upah minimum bukan lagi UMR, melainkan Upah Minimum Propinsi (“UMP”) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (“UMK”).

Upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.

Bagaimana dengan upah pekerja harian? Upah pekerja harian ditetapkan secara bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari:

  • bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima);
  • bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu).

Larangan Pengusaha Membayar Upah di Bawah Upah Minimum

Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), pada prinsipnya pengusaha dilarang membayarkan upah pekerja lebih rendah dari upah minimum.

Di sisi lain, pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan yang tidak boleh lebih rendah dari jumlah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Gubernur wajib menetapkan UMP dan dapat menetapkan UMK dengan syarat tertentu, yang nilainya harus lebih tinggi dari UMP. Adapun UMP dan UMK ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Patut dicatat, upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Sementara itu, upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

Akan tetapi, ketentuan upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.

UMP di Kalimantan Barat

Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Barat tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp 2.046.900. Angka ini naik 8,51% dari UMP tahun 2018 Rp 2.046.900. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1312/disnakertrans/2020 tanggal 23 Oktober 2019.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kalimantan Barat 2020

Menyusul penetapan UMP maka sesuai ketentuan, Kepala Pemerintah daerah/kota mengajukan usulan upah minimum kabupaten/kota (UMK) kepada Gubernur untuk ditetapkan. UMK ini juga mencakup upah sektoral minimum kab/kota (UMSK) bila ada. UMK dan upah sektoral tidak boleh lebih rendah dari UMP.

Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kalimantan Barat 2020 :

PROVINSIKABUPATEN / KOTAMADYAUMK 2020
Kalimantan BaratKabupaten KetapangRp 2,860,323
 Kabupaten Kapuas HuluRp 2,483,000
 Kabupaten SintangRp 2,596,644
 Kabupaten BengkayangRp 2,566,019
 Kota SingkawangRp 2,537,875
 Kabupaten SanggauRp 2,515,262
 Kota PontianakRp 2,515,000
 Kabupaten MelawiRp 2,483,040
 Kabupaten SekadauRp 2,461,000
 Kabupaten Kubu RayaRp 2,433,000
 Kabupaten MempawahRp 2,422,594
 Kabupaten Kayong UtaraRp 2,714,750
 Kabupaten Landak Rp 2,549,844
 Kabupaten SambasRp 2,580,000

Jadi, pengusaha dilarang memberikan upah di bawah ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh daerah setempat, seperti Kalimantan Barat.

Bagaimana Langkah Hukumnya?

Jika teman Anda ingin memperkarakan persoalan upah yang tidak dibayar sesuai ketentuan yang berlaku, teman Anda dapat menggunakan proses penyelesaian perselisihan hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”).

Prosedurnya adalah:

  1. Mengadakan perundingan bipartit (antara pekerja atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha) secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
  2. Apabila dalam waktu 30 hari, perundingan tidak mencapai kesepakatan, salah satu atau para pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Pada tahap ini, teman Anda perlu mengajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan;
  3. Karena ini termasuk perselisihan hak, maka setelah dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dilangsungkan mediasi;
  4. Apabila mediasi tetap tidak menghasilkan kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Apakah Ada Langkah Selain ke Pengadilan Hubungan Industrial?

Untuk mengawasi kepatuhan hukum dalam ketenagakerjaan Pemerintah memiliki kewenangan melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Pemerintah memiliki andil besar dalam pengawasan ketenagakerjaan hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (“Permenaker 1/2020”).  

Salah satu perubahan dari aturan pengawasan ini ialah mengenai pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan untuk pelanggaran yang dapat langsung dilakukan upaya paksa di pengadilan.

Baca Juga: Apa itu Perjanjian?

Hal tersebut diatur dalam Pasal 9B Permenaker 1/2020 yang menyatakan pelanggaran terhadap norma ketenagakerjaan tertentu, tindakan represif yustisial dapat dilakukan secara langsung.

Tindakan refresif yustisial ini dilakukan tanpa melalui tahapan pelaksaanaan preventif edukatif dan tahapan represif non yustisial. Tindakan represif yustisial ialah upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh Pengawas ketengakerjaan selaku PNS Ketenagakerjaan.

Pelanggaran norma ketenagakerjaan tertentu tersebut meliputi:

  1. Kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban meninggal dunia, cacat sebagian, atau cacat lokal tetap;
  2. Pelanggaran norma ketenagakerjaan yang menyebabkan korban meninggal dunia;
  3. Pelanggaran norma pekerjaan anak yaitu memperkejakan anak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Pelanggaran norma Tenaga Kerja Asing (TKA) berupa tidak ada izin;
  5. Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d secara berulang; atau
  6. Melakukan perbuatan pelanggaran di bidang Ketenagakerjaan yang menjadi perhatian masyarakat luas.

Saat tindakan represif yustisial dilakukan, Pengawas Ketenagakerjaan akan menyuruh Pengusaha/Pengurus untuk:

  1. Memastikan dipenuhinya hak pekerja;
  2. Menghentikan pekerja anak dan/atau memindahkan pekerja anak pada pekerjaan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  3. Mengeluarkan TKA lokasi kerja dan membayar dana kompensasi serta kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pengawas Ketenagakerjaan memberikan rekomendasi untuk dilakukannya tindakan keimigrasian.

Hak-Hak Normatif yang menjadi kewenangan UPT Pengawas Ketenagakerjaan juga termasuk di dalamnya, penetapan Upah Minimum. Dapat dilakukan di UPT sebelum ataupun sesudah ke Pengadilan akan lebih baiknya ini dilakukan sebelum ke PHI.

Untuk diketahui, Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan upaya penegakan hukum ketentuan Ketenagakerjaan. Adapun tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Pengawas Ketenagakerjaan dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Perusahaan atau Tempat Kerja di luar rencana kerja yang telah disusun. Pelaksanaan di luar rencana kerja dilakukan berdasarkan atas pengaduan Pekerja/Buruh, Pengusaha, serikat pekerja/ serikat buruh, asosiasi Pengusaha atau pengaduan masyarakat. Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan melalui beberapa tahapan yakni:

  1. Tahapan preventif edukatif yang meliputi tindakan Pembinaan terhadap Norma Ketenagakerjaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Norma Ketenagakerjaan
  2. Tahapan represif non yustisial meliputi upaya paksa di luar lembaga peradilan terhadap Norma Ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan
  3. Tahapan represif yustisial meliputi upaya paksa melalui lembaga pengadilan terhadap Norma Ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi setelah dilakukan tindakan represif non yudisial. Kecuali keenam poin yang disebutkan sebelumnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed