oleh

Tak Perlu Khawatir, Ketahui Hak-Hak Anda Ketika Menjadi Tersangka dan Terdakwa

Sekilas Hukum – Masih banyak orang bingung, ketika mereka berhadapan dengan hukum terutama hukum pidana, tidak sedikit yang akan khawatir dan membayangkan hal yang tidak-tidak.

Ada beberapa hal yang perlu Anda pahami, ketika Anda atau keluarga Anda di posisi tersangka atau terdakwa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana pada tiap tingkatannya.

Baca Juga:Pemberlakuan Hukum Pidana di Indonesia

KUHAP juga mengatur mengenai perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukanya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum sebagaimana asas yang dianut dalam hukum pidana presumption of innocence.

Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) juga dapat ditemui dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Baca Juga: Apa itu Terlapor, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat martabat serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya sehingga untuk terjaminnya hak-hak yang melekat pada diri tersangka atau terdakwa dan menghindari kesewenang-wenangnya aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan.

Tersangka atau Terdakwa telah diberikan hak-hak oleh KUHAP yang wajib dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam pemeriksaan di antaranya:

Baca Juga: Cara Mudah Membedakan Pelanggaran Dan Kejahatan
  1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Vide Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).
  2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Vide Pasal 51).
  3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.  Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Vide Pasal 52 KUHAP).
  4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan.  Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Vide Pasal 53 ayat 1 dan Pasal 177).
  5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP (Vide Pasal 54).
  6. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Vide Pasal 55).
  7. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Vide Pasal 56).
  8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Vide Pasal 57).
  9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjunngan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Vide Pasal 58).
  10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminana bagi penangguhannya (Vide Pasal 59).
  11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatakan bantuan hukum (Vide Pasal 60).
  12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluraganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Vide Pasal 61).
  13. Tersangka atau  terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluragan setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Vide Pasal 62).
  14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Vide Pasal 63).
  15. Terdakwa berhak untuk diadili di siding pengadilan yang terbuka untuk umum (Vide Pasal 64).
  16. Tersangka tau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Vide Pasal 65).
  17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Vide Pasal 66).
  18. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Vide Pasal 68 dan Pasal 95)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed