oleh

Status Perkawinan Menurut Hukum, Menikahi Seorang Perempuan Secara Agama Namun Belum Bercerai dengan Suaminya, Sah-kah?

Sekilas Hukum – Bagaimanakah jika saya menikah lagi dengan suami atau istri saya secara agama namun masih terikat dengan perkawinan dengan suami/istri saya yang terdahulu karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa saya dan suami/istri saya (sebelumnya) telah resmi bercerai?

Pada dasarnya, perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan hukum masing-masing agamanya adalah sah. Demikian ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini berarti walaupun pernikahan pria dan wanita tersebut hanya dilakukan secara agama, pernikahan tersebut tetap sah.

Akan tetapi, perlu diperhatikan juga bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan dicatatkan guna mendapatkan akta perkawinan. Akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Tidak ada bukti inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki status hukum (legalitas) di hadapan Negara.

Perlu diketahui bahwa dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain mengatakan bahwa bagi mereka yang beragama Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Ini artinya, jika Anda ingin menikahi seorang perempuan secara siri paling tidak ia sudah mengajukan upaya hukum di tingkat pertama, banding, ataupun kasasi dan harus memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Dengan kata lain, perkawinan antara perempuan yang akan Anda ingin nikahi atau sudah Anda nikahi dengan suaminya itu harus sudah putus secara hukum negara, jika tidak, Anda tidak dapat menikahinya.

Meski pun demikian, berdasarkan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

  1. Calon Suami;
  2. Calon Isteri;
  3. Wali Nikah;
  4. Dua orang saksi dan;
  5. Ijab dan kabul.

Dengan demikian, apabila syarat dan rukun nikah tersebut terpenuhi, nikah siri (nikah menurut Agama Islam) sudah sah menurut ketentuan Hukum Islam.

Baca Juga: Apa itu Akta Perkawinan dan Syarat Pembuatannya?

Sekali lagi jika bicara soal legalitas, hal yang paling mendasar dalam hukum perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan, Indonesia menganut asas monogami dan tidak menganut asas poliandri, yang artinya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami, oleh karena berlaku Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas itu tadi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memberikan izin bagi suami untuk memiliki lebih dari satu istri dengan berbagai persyaratan (Lihat Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Lagipula, kalaupun kemudian perempuan itu telah resmi bercerai dengan suaminya, maka ia masih harus menunggu masa iddah. Perempuan bersuami yang masih berada dalam lindungan suaminya tidak halal menikah dengan orang lain. Supaya halal menikah dengan laki-laki lain, maka harus terpenuhi dua syarat, yaitu:

  1. Telah lepas dari tangan suami, baik karena meninggal dunia maupun karena talak (bercerai); dan
  2. Telah habis iddah (masa tunggu-pen) yang diperintahkan oleh Allah. Selama dalam masa iddah tersebut masih dalam tanggung jawab suami terdahulu.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed