oleh

Siapa yang Bertanggung Jawab Soal Tata Kelola Sawit?

Sekilas News – Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menilai, pemerintah harus mempercepat penyaluran dana peremajaan sawit terutama kawasan hutan.

Gulat juga menyoroti soal penyerapan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dianggapnya masih nol. Dia mendorong pemerintah segera menyalurkan bantuan sarana dan prasarana untuk peremajaan kelapa sawit.

“Strateginya dengan menyelesaikan masalah sawit dalam kawasan hutan karena itu kendala utamanya,” tutur Gulat.

Saat ini ada polemik kepemilikan kebun kelapa sawit oleh petani sebesar 1,628 juta hektar di Riau yang sebagian besarnya dinyatakan ilegal dan terancam dikembalikan kepada negara.

Baca Juga: GAPKI: Ekspor Produk Sawit Oktober 2020 Naik 9,5%

Data dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera (P3ES) Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK), per Oktober 2020, ditemukan seluas adanya 1,628 juta hektar kebun kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan.

Pemerintah memberi toleransi selama satu daur hidup atau selama satu masa usia hidup sekali penanaman kelapa sawit. Selanjutnya, lahan pertanian kelapa sawit seluas 1,628 juta hektar milik petani di Riau itu akan dikembalikan ke negara dan tidak diperbolehkan lagi untuk dikuasai petani.

Siapa Tanggung Jawab Tata Kelola Sawit?
Perhatian pemerintah terhadap sengkarut masalah tata kelola perkebunan sawit barangkali hanya jadi angin lalu dari tahun ke tahun. Hal itu tampak dari respons sejumlah pejabat di kementerian yang enggan menjelaskan detail penanganan masalah komoditas ini.

Saat dimintai konfirmasi ihwal masalah yang ditemukan oleh BPK, mereka terkesan saling lempar batu saat menjawab pertanyaan. Dilansir dari Law Justice, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono, misalnya, selama lebih dari sepekan tak kunjung menanggapi pertanyaan yang diajukan melalui aplikasi pesan WhatsApp. Panggilan telepon yang disambungkan berkali-kali juga tak pernah disambut.

Baca Juga: Masalah Kawasan Hutan dan Deforestasi Masih Menjadi Masalah Dalam Keberlanjutan Sawit

Kasdi baru menanggapi pertanyaan pada Senin, 14 Desember lalu. Namun, Kasdi merespons tidak dengan jawaban. Dia hanya meminta pertanyaan yang diajukan Law-justice ditanyakan ulang kepada Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kementerian Pertanian, Dedi Junaedi, yang notabene adalah bawahan dia sendiri.

“Detailnya ada di direktur, saya masih rapat, maka hubungi Pak Dedi (Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan),” ucapnya.

Saat dikonfirmasi ke Dedi, dia juga tak mampu memberikan jawaban lengkap. Dedi hanya mengklaim bahwa sejumlah masalah pengelolaan kelapa sawit yang tercantum dalam laporan IHPS II BPK tahun 2019 sudah ditindaklanjuti, hanya saja belum semuanya selesai.

Dia lantas menyebutkan bahwa permasalahan tersebut tak semuanya menjadi tanggung jawab Direktorat Perkebunan Kementerian Pertanian. Ada sebagian persoalan yang diserahkan kepada kementerian lain, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Sebenarnya sudah lama ditindaklanjuti temuan BPK tahun 2019. Ada bebetapa hal yang sudah kita follow internal Kementan (Ditjen Perkebunan) dan ada juga yang memerlukan tindak lanjut dari Kementerian/Lembaga terkait,” kata dia.

Dedi tak memberikan detail laporan apa saja yang sudah ditindaklanjuti oleh pihaknya. Dia juga tak menyebutkan lembaga terkait yang mempunyai wewenang menyelesaikan temuan masalah dari BPK tersebut.

Baca Juga: KPK: Ada Tiga Masalah dalam Tata Kelola Sawit

Saat ditanya detail laporan yang sudah ditangani pihaknya, Dedi justru bersikukuh ogah membeberkannya.

“Itu file-nya sudah lama juga (tahun 2019), jadi harus bongkar dulu. Saya dan tim juga sedang banyak pekerjaan menjelang akhir 2020,” ujarnya.

Law-Justice mencoba mengonfirmasi keterangan Dedi tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud.

“Kami kantor Menko (Kemenko Perekonomian) melakukan koordinasi untuk solusi terhadap berbagai masalah baik dengan Inpres Nomor 8 tahun 2018 (dan) Inpres nomor 6 tahun 2019 dan sedang berproses,” ucapnya.

Dalam diskusi publik secara virtual yang digelar Institue for Development of Economics and Finance (INDEF) bertema “Masa Depan Sawit Indonesia di Pasar Uni Eropa Pasca Covid-19”, Kamis (17/12), Musdhalifah kembali tidak memberi jawaban tegas tentang masalah tata kelola sawit.

Baca Juga: Kebakaran di Indonesia Menjadi Satu Di Antara Bencana Iklim Terbesar Di Dunia

Dia meminta agar beragam masalah tata kelola sawit, semisal banyak perusahaan yang belum menunaikan kewajiban melepas 20 persen lahan usahanya untuk perkebunan masyarakat, agar tidak dibesar-besarkan.

“Semua kebijakan ini kan kami tinjau. Kalau ada kelemahan mari kita bicarakan tapi jangan menjadi sesuatu yang mendorong atau melemahkan komoditi andalan kita ini,” kata dia, “jangan terlalu meluap banyak memberikan pikiran-pikiran negatif terhadap yang sudah positif.” ujar Musdhalifah.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed