oleh

Proyek Drainase Aloevera Mangkrak, LBH Pontianak Surati Dinas PUPR Kota Pontianak

Sekilas News, Pontianak – Proyek Drainase Aloevera yang saat ini belum ada kepastian apakah dilanjutkan atau dihentikan, mendapat sorotan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pontianak.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pontianak sebelum didatangi oleh puluhan warga yang merasa keberatan atas tidak dilanjutkannya proyek pembangunan drainase.

Proyek pembangunan drainase itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Mendengar pengaduan dari masyarakat tersebut LBH Pontianak yang konsen terhadap isu-isu publik langsung berkirim surat secara resmi kepada Dinas PUPR Kota Pontianak untuk mengetahui alasan penghentian pembangunan dranise yang setengah jalan itu.

Baca Juga: Dinas PUPR Pontianak Hentikan Proyek Drainase Aloevera Puluhan Warga Mengadu Ke LBH Pontianak

“Harapannya, Dinas PUPR bisa menjelaskan mengapa proyek drainase itu dihentikan. Karena jika tidak dijelaskan maka akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat sekitar, ada apa sebenarnya?” kata Mardiansyah.

“Selain meminta penjelasan penghentian kepada Dinas PUPR, LBH Pontianak juga meminta Dokumen terkait mekanisme atau tata cara Penunjukan Langsung (PL) atas Proyek Pembangunan drainase tersebut dan mengapa CV. Batu Layang Permai bisa ditunjuk untuk mengerjakan pembangunan drainase di ruas jalan aloevera, apa pertimbangannya?” lanjut Mardiansyah.

Hal ini hanya untuk memastikan bahwa Penunjukkan Langsung yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Pontianak terhadap pelaksana proyek drainase tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Dalam penunjukan langsung tidak seperti proses tender seperti biasanya yaitu ada persaingan harga antar penyedia barang/jasa. Penunjukan Langsung dapat diikuti oleh penyedia yang lulus kualifikasi dan diundang untuk menyampaikan penawaran.” kata dia.

Metode yang digunakan cukup dengan memilih penyedia yang mampu dan melakukan negosiasi lalu penyedia bekerja dan dibayar.

“Jika pengadaan langsung dibatasi oleh harga, maka penunjukan langsung dibatasi keadaan tertentu.” jelasnya lagi.

loading…

“Ini penting untuk masyarakat ketahui bahwa ada yang namanya Pejabat Pengadaan yang menjalankan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang atau Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi bernilai paling banyak Rp.100.000.000,-, proyek pembangunan di ruas jalan Aloevera ini pun sebesar Rp. 175.234.000,- dengan waktu pelaksanaan 90 hari sebagaimana dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018.”

LKPP: Pemerintah Daerah Hobi Memecah Proyek-Proyek. (Kompas, 2018)

Kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah hobi memecah proyek-proyek. Tahun 2017 saja, ada sekitar 1 miliar paket proyek di bawah Rp 200 juta.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ( LKPP) mengungkapkan, pecah belah proyek sengaja dilakukan karena memiliki modus dan tujuan tertentu.

“Dari pengalaman kami motifnya untuk korupsi,” ujar Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi di kantor ICW, Jakarta, Minggu (25/2/2018).

Ia mencontohkan salah satu kasus proyek yang dipecah-pecah yakni kasus pergola di Yogyakarta. Paket proyek senilai Rp 3 miliar itu dipotong-potong menjadi 1.500 paket di bawah Rp 200 juta.

Hal ini dilakukan agar proyek tersebut tidak melewati lelang namun penunjukan langsung ke perusahaan tertentu.

Akibatnya, pengadaan proyek tyersebut tidak masuk ke LKPP. Selain itu ujar dia, ada pula proyek jalan-jalan desa, proyek alat tulis kantor, hingga pencetakan.

LKPP kata Setya sudah memprediksi bahwa besaran proyek di bawah Rp 200 juta akan menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk korupsi.

Selain rawan korupi, pemecahan proyek juga membuat pengadaan barang dan jasa menjadi tidak efisien. Sebab kata dia, setiap paket proyek ada komponen biaya honor untuk beberapa orang yang terlibat di dalamnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 komentar

News Feed