oleh

Politisi Gerindra: Guru Tidak Dimasukkan dalam CPNS itu Zalim

Sekilas News – Pemerintah memutuskan penerimaan tenaga pengajar dan guru melalui formasi CPNS dialihkan ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mulai tahun 2021. Anggota Komisi Pendidikan (Komisi X) DPR RI Ali Zamroni menolak keputusan tersebut dan meminta pemerintah mencabutnya kembali.

“Bagaimana bisa Guru tidak dimasukkan dalam formasi CPNS, itu namanya zalim, jelas kita menolak adanya wacana penghapusan jalur CPNS bagi guru dalam seleksi ASN,” kata Ali dalam keterangan dilansir dari Law-justice, Selasa (5/1/2021).

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, tenaga pendidik atau guru tak hanya dituntut soal kemampuan mengajar, namun mereka juga dituntut agar mampu menjadi teladan dari sisi moral maupun spiritual. Standar tersebut, kata Ali, tidak mungkin tercapai jika tak ada jaminan kesejahteraan maupun karir bagi para pendidik.

Baca Juga: Perlindungan Hukum terhadap Guru dan Kegiatan Proses Belajar Mengajar di Sekolah

“Status PNS bagi guru harus dipandang sebagai upaya negara untuk menghadirkan jaminan kesejahteraan dan karir bagi para guru. Dengan demikian mereka bisa secara penuh mencurahkan hidup mereka untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan menjadi teladan bagi peserta didik,” jelasnya.

Ali menilai skema penerimaan tenaga pengajar melalui PPPK tidak cocok untuk para guru. Skema ini, menurut dia, setiap tahun harus dievaluasi dan bukan bentuk solusi bagi para guru honorer saat ini.

“Jika saat ini ada rencana rekrutmen sejuta guru honorer dengan skema PPPK harus dibaca sebagai upaya terobosan perbaikan nasib bagi jutaan guru honorer yang lama terkatung-katung nasibnya karena tak kunjung diangkat sebagai PNS oleh negara. Jadi jangan hal itu dijadikan legitimasi untuk menutup pintu jalur PNS bagi guru. Semua ada konteksnya tidak bisa semena-mena dicampur aduk seperti ini,” katanya.

Dia juga mengatakan bahwa keberadaan para guru bukan sebagai produk atau dokumen yang bisa diukur secara matematis. “Guru itu output-nya adalah skill sekaligus karakter dari peserta didik,” ujarnya.

“Jika mereka dengan mudah diambil dan dibuang karena status kontrak, bisa dibayangkan bagaimana output peserta didik kita di masa depan,” imbuhnya.

Legislator dari daerah pemilihan Banten I ini menyatakan akan menyampaikan keberatan secara langsung mengenai aspirasi tersebut pada saat rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) setelah masa reses berakhir.

Baca Juga: Guru Tak Lagi Masuk CPNS, Ini Tanggapan PGRI

Sebagai informasi, ke depan pemerintah tidak akan menerima formasi guru sebagai PNS, tapi hanya menjadi PPPK. Hal ini juga sudah disetujui oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dan Mendikbud Nadiem Makarim. Kebijakan ini akan dimulai pada lowongan CPNS 2021. Namun demikian, guru yang saat ini sudah berstatus sebagai PNS akan tetap dipertahankan predikatnya hingga pensiun.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed