oleh

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kala Pandemi COVID-19

Sekilas Hukum – Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kasus hukum di bidang hukum ketenagakerjaan (perburuhan) cukup meningkat signifikan dengan banyak PHK, bahkan tidak dipenuhi hak-hak normatif dari pekerja seperti BPJS Ketenagakerjaan yang tidak didaftarkan.

Jika masih ada teman-teman pekerja yang masih bingung dengan hak-haknya boleh membaca sedikit informasi yang dikutip dari beberapa sumber ini.

Sejatinya, dalam sebuah perusahaan, baik itu pengusaha maupun pekerja pada dasarnya memiliki kepentingan atas kelangsungan usaha dan keberhasilan perusahaan.

Meskipun keduanya memiliki kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan, tidak dapat dipungkiri konflik atau perselisihan masih sering terjadi antara pengusaha dan pekerja. Bila sampai terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha, perundingan bipartit bisa menjadi solusi utama agar mencapai hubungan industrial yang harmonis.

Baca Juga: Tips-Tips Ketika Hak-Hak Normatif Anda Tidak Dipenuhi oleh Pengusaha

Hubungan industrial yang kondusif antara pengusaha dan pekerja/buruh menjadi kunci utama untuk menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh serta memperluas kesempatan kerja baru untuk menanggulangi pengangguran di Indonesia

Apa yang Dimaksud dengan Hubungan Industrial (Industrial Relation)?

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 16, Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dapat dikatakankan bahwa hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan.

Hubungan industrial tersebut harus dicipatkan sedemikian rupa agar aman, harmonis, serasi dan sejalan, agar perusahaan dapat terus meningkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terkait atau berkepentingan terhadap perusahaan tersebut.

Apa yang Dimaksud dengan Perselisihan Hubungan Industrial (Industrial Relation Dispute)?

Perselisihan hubungan industrial atau Industrial Relation Dispute adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja atau Buruh atau Serikat Pekerja atau Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak (Disputes on Rights), perselisihan kepentingan (Conflict of Interest), perselisihan pemutusan hubungan kerja (Termination of Employment Disputes), dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat Buruh (Dispute Between Workers Union / Labour In One Company) dalam satu perusahaan ( sebagaimana pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial)

Baca Juga: Ini Perbedaan PKWT dan PKWTT yang Wajib Anda Ketahui

Bagaimana Cara Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial?

Perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit. Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi.

Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Apa yang Dimaksud dengan Perundingan Bipartit?

Berdasarkan pasal 1 angka 10 dan pasal 3 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2004, perundingan bipartit adalah perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja atau serikat buruh atau antara serikat pekerja atau serikat buruh dan serikat pekerja / serikat buruh yang lain dalam satu perusahaan yang berselisih.

Perundingan Bipartit adalah perundingan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian melalui perundingan bipartit harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak perundingan dilaksanakan.

Apabila perundingan bipartit mencapai kesepakatan maka para pihak wajib membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial.

Apa yang Dimaksud dengan Penyelesaian Perselisihan melalui Konsoliasi?

Penyelesaian konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan yang disebut sebagai konsiliator yang wilayah kerjanya meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja, dimana konsiliator tersebut akan menengahi pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai.

Jenis Perselisihan yang dapat diselesaikan melalui konsiliasi antara lain:

  • Untuk Perselisihan Kepentingan;
  • Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau;
  • Perselisihan antar Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dalam satu perusahaan.
Baca Juga: Sekilas Opini Mengenai Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja)

Apa yang Dimaksud dengan Penyelesaian Perselisihan Melalui Mediasi?

Mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar Serikat Pekerja atau Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2004)

Proses mediasi dibantu oleh seorang mediator hubungan industrial, yang merupakan pegawai instansi pemerintah (Pegawai Negeri Sipil – PNS) yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

Apa yang Dimaksud dengan Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) (Court of Industrial Relations)?

Menurut pasal 56 UU Nomor 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus:

  • Di tingkat pertama (Maksudnya sampai di Pengadilan Negeri,)dan dapat melakukan Kasasi (Di Pusat atau di Mahkamah Agung) mengenai Perselisihan Hak;
  • Di tingkat pertama dan terakhir (Pengadilan Negeri), tanpa adanya upaya hukum Kasasi (di Mahkamah Agung) mengenai Perselisihan Kepentingan;
  • Di tingkat pertama (sama seperti Perselisihan Hak) mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); dan
  • D itingkat pertama dan terakhir (sama seperti Perselisihan Kepentingan) mengenai perselisihan antar Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dalam suatu Perusahaan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed