oleh

Pemberlakuan dan Pengertian Hukum Perdata di Indonesia

Hukum perdata di Indonesia berasal dari hukum perdata Perancis yaitu Code Napoleon

Sekilas Hukum – Profesor Djoyodiguno memperkenalkan Pengertian Hukum Perdata pertama kali sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht.

Hukum perdata yang berkembang di Indonesia merupakan warisan Belanda yang berasal dari hukum perdata Perancis yaitu Code Napoleon.

Disusun berdasarkan hukum Romawi Corpus Juris Civilis yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna.

Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H. berpendapat hukum perdata merupakan Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.

Prof. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum perdata adalah hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yag lain di dalam lapangan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat.

Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia.

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek (BW) dan biasa disingkat dengan B.W.

Baca Juga: Apa itu Perjanjian?

Dalam perkembangannya sebagian materi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sudah dicabut keberlakuannya.

Kemudian, diganti dengan Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia karena sudah dianggap tidak relevan lagi untuk diterapkan di masa sekarang.

Misalnya, mengenai perkawinan sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mengenai hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Berkaitan Dengan Tanah.

Sumber hukum perdata, pada dasarnya sumber hukum perdata dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni Sumber Hukum Materiil.

Artinya dari mana materi hukum itu diambil dan Sumber Hukum Formal merupakan tempat ditemukannya hukum dengan tujuan memperoleh kepastian hukum.

Seperti, Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgelijk Wetboek (BW) Kita Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koopandhel (WvK).

Subyek dan Obyek Hukum Perdata

Menurut Algra setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (rechtsbevoegheid).

Adapun subyek hukum terdiri dari Manusia (Naturlijke Person) dan Badan hukum (Rechts persoon).

Baca Juga: Apa itu RV, HIR, RBg, dan AB serta Fungsinya

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum berdasarkan hak/kewajiban yang dimilikinya atas obyek hukum yang bersangkutan.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) dikelompokan kedalam 4 buku, yaitu:

1. Buku I, mengatu “Perihal Orang” (van persoonen) mengatur tentang diri seseorang dan Hukum Keluarga.

2. Buku II, mengatur “Perihal Benda” (van zaken) mengatur tentang Hukum Kebendaan dan Hukum Waris.

3. Buku III, mengatur “Perihal Perikatan” (van verbintenissen) mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu dalam bidang hukum kekayaan.

Baca Juga: Batalnya Surat Kuasa serta Jenis-jenis Surat Kuasa

4. Buku IV, mengaturl “Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu (Daluwarsa)” mengatur tentang alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu dalam hubungan-hubungan hukum.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed