oleh

Papua Barat: Masalah Yang Tidak Akan Pernah Usai

Orang Papua Barat terus berjuang untuk kemerdekaan dengan dukungan banyak negara Pasifik. Terlepas dari pertentangan dari Indonesia dan dampak COVID-19 baru-baru ini di wilayah tersebut, penyelesaian konflik Papua Barat mungkin terhenti tetapi sentimen nasionalis belum dipadamkan. 

  • Kebijakan pemerintah Indonesia di Papua Barat, yang menggabungkan kontrol militer dengan penekanan pada pembangunan ekonomi, telah gagal meredam sentimen nasionalis Papua Barat.
  • Sementara keluhan Papua Barat dengan pemerintahan Indonesia, termasuk masalah pelanggaran hak asasi manusia, tetap tidak terselesaikan, kekhawatiran telah berkembang di seluruh kawasan Pasifik, terutama di antara negara-negara Melanesia yang mencari solusi.
  • Peningkatan konektivitas Indonesia dengan negara-negara Kepulauan Pasifik telah memperumit upaya regional untuk mengatasi masalah Papua Barat, sementara dampak COVID-19 menambah tantangan lebih lanjut.

Sekilas Opini – Keluhan rayat Papua Barat terhadap pemerintahan Republik Indonesia, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, militerisasi dan frustrasi tentang penentuan nasib sendiri, telah menarik perhatian internasional yang meningkat, terutama di negara-negara tetangga Melanesia. 

Melanesian Spearhead Group (MSG) yang terdiri dari Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kanak Kaledonia Baru, adalah kelompok regional yang tepat untuk mengatasi masalah ini, tetapi berjuang untuk mencapai solusi yang terbaik. 

Indonesia yang sedang bangkit mendapatkan pengaruhnya di seluruh teritorial pasifik, melawan dukungan untuk tujuan kemerdekaan Papua Barat, dan anggota MSG juga telah terpecah atas perspekti mereka mengenai Papua Barat karena kepentingan tertentu.

Tetapi dengan adanya gejolak baru-baru ini antara orang Papua Barat dan pasukan keamanan, dikombinasikan dengan dukungan internasional yang memantapkan hati beberapa aktivis dan rakyat Papua Barat untuk memperjuangkan hak-hak sipil mereka.

Munculnya pandemi COVID-19 ini tampaknya akan menghentikan resolusi damai, dengan konflik di Papua Barat yang terus berlanjut di berbagai titik konflik. 

Masalah kesehatan masyarakat akan menjadi prioritas, dan dapat mengalihkan perhatian dari masalah Papua Barat untuk beberapa waktu. Meskipun demikian, klaim kemerdekaan Papua Barat tidak mungkin ditinggalkan dan tentu masih ada.

Sejak jatuhnya Suharto pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami proses perubahan akan demokrasi yang cukup signifikan di era yang disebut dengan reformasi.

Indonesia berkomitmen untuk mempromosikan demokrasi dan otonomi daerah, serta mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia sebagai prioritas nasional.Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed