oleh

Natalius Pigai: Kami Tak Butuh Dedengkot Tua, Hendropriyono Tanggapi Begini…

Sekilas News – Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai mempertanyakan kapasitas eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M Hendropriyono yang menerus bersuara soal persoalan bangsa, dalam hal ini adalah pelarangan aktivitas yang dialami Front Pembela Islam (organisasi terlarang di RI).

Baca Juga: FPI Dibubarkan, Hendropriyono: Itu Kebijakan yang Tepat

“Ortu mau tanya. Kapasitas Bapak di Negeri ini sebagai apa ya, penasihat presiden, pengamat? aktivis?” kata Natalius Pigai yang mengomentari berita online persoalan Hendropriyono menimpali larangan aktivitas FPI oleh pemerintah, dilihat Tagar, dari akun Twitter @NataliusPigai2, Jumat, 1 Januari 2021. 

Menurut Pigai, permasalahan ini baiknya ditangani generasi muda yang bersikap sederajat, penganut humanisme serta penganut paham demokrasi. Baginya, purnawirawan Jenderal TNI tersebut tak perlu repot-repot ikut campur terkait keadaan terkini bangsa.

Baca Juga: Menkopolhukam Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana FPI

“Biarkan diurus generasi abad ke-21 yang egaliter, humanis, demokrat. Kami tidak butuh hadirnya dedengkot tua,” ujarnya.

Lantas Pigai mengaku sempat ditawari jabatan strategis oleh Hendropriyono. Akan tetapi, ia memilih tak menduduki kursi empuk itu.

“Sebabnya, Wakil Ket BIN dan Dubes yang Bapak tawar saya tolak mentah-mentah. Maaf,” kata Natalius Pigai.

Tidak tinggal diam, Hendropriyono juga membalas Tweet Pigai tersebut.

“Buat seorang pejuang tidak ada kata berhenti ananda Natalius Pigai jika negara dalam bahaya, kita harus membelanya. Harus tanpa hitung untung atau rugi dan muda atau tua.” balas Hendropriyono melalui akun twitternya.

Sebelumnya juga, Hendropriyono mengingatkan kepada semua pihak, jika ada organisasi lain yang menampung bekas anggota FPI, niscaya organisasi tersebut juga dapat dikenakan sanksi yang sama, berupa pelarangan aktivitas.

Bahkan, apabila terbukti melakukan ujaran kebencian, dapat disangkakan dengan salah satu pasal yang termaktub di dalam Undang-Undang tentang Terorisme.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed