oleh

Menteri Bintang: Pentingnya Rancangan Penghapusan Kekerasan Seksual Segera Diundangkan

Sekilas News – Isu kekerasan seksual terhadap perempuan di Aceh tidak bisa dilepaskan dari peristiwa di masa konflik dan pasca konflik. Sebagai provinsi dengan status keistimewaan di Indonesia, Aceh memiliki aturan khusus dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan berupa beberapa Qanun.

Sayangnya, aturan tersebut tidak cukup menjawab persoalan dan kebutuhan di lapangan ketika terjadi kasus kekerasan seksual.

Oleh karenanya, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai payung hukum yang mengatur sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang komprehensif harus segera disahkan.

“RUU PKS harus segera disahkan. Kita membutuhkan sistem pencegahan kekerasan seksual yang komprehensif. RUU PKS mengatur mengenai pencegahan kekerasan seksual di berbagai bidang, diantaranya pendidikan, pelayanan publik dan tata ruang, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi, serta sosial budaya. Selain itu, diperlukan adanya pengaturan yang berperspektif korban. Korban kekerasan seksual rentan mengalami stigmatisasi sosial yang menyebabkan dirinya mengalami diskriminasi ganda dan berlapis. Maka, hak korban untuk mendapatkan penanganan hingga rehabilitasi, baik secara fisik dan psikis harus diatur secara khusus. Apalagi jika korban adalah anak atau penyandang disabilitas,” tegas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga pada Webinar Kebijakan dan Aturan Hukum Pencegahan, Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual dalam Pemenuhan Hak Asasi Perempuan di Aceh yang diselenggarakan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Flower Aceh, dan Pusat Riset HAM Universitas Syiah Kuala Aceh secara virtual (2/12).

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada 30 November 2020, tercatat bahwa di sepanjang tahun 2020 ditemukan 162 kasus kekerasan seksual di Provinsi Aceh.

Provinsi Aceh memiliki Piagam Hak Perempuan yang menjadi payung hukum untuk seluruh kebijakan-kebijakan turunan di Aceh, termasuk kebijakan spesifik bagi perlindungan perempuan dan anak.

Piagam ini juga menjadi landasan untuk memastikan seluruh hak perempuan di dalam piagam ini terpenuhi. Selain itu terdapat juga Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, hingga Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Namun, Sekretaris Pusat Riset HAM Universitas Syiah Kuala Aceh, Suraiya Kamaruzzaman mengungkapkan bahwa substansi dari Qanun tersebut tidak cukup menjawab kebutuhan di lapangan.

“Ketika kita menemukan berbagai persoalan di lapangan terkait kekerasan seksual terhadap perempuan, substansi dari Qanun yang ada tidak cukup menjawab kebutuhan di lapangan. Selain itu, terkait pelayanan perempuan korban kekerasan di Aceh, ternyata tidak semua lembaga pelayanan dari pemerintah di kab/kota aktif, alokasi anggaran sangat terbatas bahkan sangat kecil, terdapat pergantian personil yang sangat cepat, serta kualitas pelayanan yang rendah,” ungkap Suraiya.

Sementara itu, Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani mengatakan bahwa pada masa konflik, perempuan di Aceh harus menghadapi perkosaan dan ancaman perkosaan.

Perkosaan bahkan digunakan sebagai alat penyiksaan seksual. Kerentanan perempuan pada situasi konflik menyebabkan perempuan dimanfaatkan sebagai tameng atau diperdaya dengan janji jaminan keamanan, termasuk janji kawin, perdagangan orang, serta pemaksaan aborsi.

Pada situasi pasca konflik terjadi peningkatan eksploitasi seksual, persetubuhan, dan pelecehan seksual, serta adanya penyiksaan dan penghukuman bernuansa seksual dan kebijakan bermuatan kontrol seksual.

Andy menambahkan bahwa tidak semua tindak kekerasan seksual yang dialami perempuan dikenali sebagai tindak pidana. Tindak pidana kekerasan seksual yang ada tidak memiliki definisi yang komprehensif atau terbatas pada konteks tertentu.

Oleh karenanya, dibutuhkan terobosan pada payung hukum, terutama RUU PKS yang memungkinkan korban semakin dikuatkan di dalam proses mendapatkan keadilan dan pemulihan.

Menteri Bintang menambahkan di satu sisi tidak dapat dipungkiri bahwa RUU PKS menjadi polemik yang memunculkan pro dan kontra dari masyarakat. Terdapat kelompok masyarakat yang masih menganggap muatan materi RUU PKS tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

“Saya berpesan bagi para pemangku kepentingan di Aceh, sebagai daerah otonom yang mendapat keistimewaan untuk memiliki sistem hukum sendiri, untuk dapat menyesuaikan hukum tersebut dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak asasi manusia yang adil dan setara, demi perempuan berdaya, Indonesia maju,” tutup Menteri Bintang.

Siaran Pers Nomor: B-335/Set/Rokum/MP 01/12/2020

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed