oleh

Masalah Kawasan Hutan dan Deforestasi Masih Menjadi Masalah Dalam Keberlanjutan Sawit

Sekilas News – Kompleksitas masalah dalam tata kelola sawit Indonesia seolah mengalami jalan buntu untuk segera diselesaikan. Proyek biodiesel sebagai salah satu solusi di sektor hilir pun tidak luput dari masalah. BPK dan KPK mengendus berbagai persoalan, terutama subsidi yang dianggap menguntungkan para konglomerat sawit.  

Sudah dua tahun sejak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit, diikuti oleh Inpres Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, namun tata kelola sawit Indonesia seolah jalan di tempat.

Baca Juga: Kebakaran di Indonesia Menjadi Satu Di Antara Bencana Iklim Terbesar Di Dunia

Deputi Direktur Sawit Watch Achmad Surambo dilansir dari Law-Justice mengatakan, keinginan politik untuk memperbaiki tata kelola sawit belum dibarengi dengan keseriusan dalam implementasi Inpres-inpres yang sudah dibentuk. Hal itu mengakibatkan pembenahan sektor pekelapasawitan kita terkesan jalan di tempat. Padahal, kata dia, pemerintah punya banyak tugas untuk meluruskan berbagai tudingan miring soal perkebunan kelapa sawit.

“Ada masalah hutan dalam kawasan dan deforestasi. Dengan adanya Inpres ini seharusnya sudah bisa terkikis banyak dalam dua tahun terakhir. Tapi capaian 3,3 juta hektar yang ada saat ini masih jadi angka keramat,” ujar Surambo.

Jika terus dibiarkan berlarut-larut, ada pihak-pihak yang terus diuntungkan dengan kacaunya tata kelola sawit. Rambo menyebutnya sebagai pihak pemburu rente, oknum yang mengambil keuntungan dengan cara-cara ilegal karena lemahnya pengawasan dari pemerintah.

Baca Juga: Gubernur Kalbar: Kita Kebanyakan Tebang Karet, yang Membuat Harga Anjlok Sampai Hari Ini

“Kasus sawit dalam kawasan misalnya, ada pemburu rente yang selalu diuntungkan. Itukan sebetulnya barang ilegal, tapi kok enggak ditindak. Ada tengkulak, ada pabrik, dan pengasawan kita tidak berjalan,” kata Rambo.

Luas total kebun kelapa sawit saat ini mencapai 14,03 juta hektar. Menurut data dari Dirjen Perkebunan, ada 2,5 juta hektar (21 persen) yang berada di dalam kawasan hutan. Sekitar 800.000 hektar milik perusahaan swasta dan 1,7 juta hektar milik perkebunan rakyat.  Regulasi-regulasi yang telah dibuat dalam dua tahun terakhir salah satunya untuk mengatasi persoalan tersebut.

Baca Juga: GAPKI: Ekspor Produk Sawit Oktober 2020 Naik 9,5%

“Tapi resep dan rumus penyelesaiannya itu yang kita belum lihat dari pemerintah. Misalnya, pada daerah tertentu, bagaimana cara penyelesainnya,” ucap Rambo.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed