oleh

Mantan Jubir KPK: Pakai Slogan Hukuman Mati Seolah-Olah Serius Berantas Korupsi

Sekilas News – Dalam sebuah unggahan di laman twitter, Febri Diansyah menyoroti pernyataan yang sempat dilontarkan oleh Ketua KPK soal ancaman hukuman mati.

Unggahan yang dibagikan pda 6 Desember 2020 itu, Febri tampak menyindir pernyataan soal hukuman mati bagi koruptor uang bansos COVID-19.

Baca Juga: Firli: Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara Bisa Dihukum Mati

“Ada yag pake slogan hukum mati koruptor saat pandemi. Seolah-olah sperti serius berantas korupsi,” tulisnya, dikutip Sekilas News.com dari akun Twitter @febridiansyah.

Febri Diansyah menjelaskan jika di Undang-undang memang ada ‘kondisi tertentu’ yang dapat menyeret koruptor terancam hukuman mati.

Namun, hanya korupsi kerugian negara yang tercantum dalam Pasal 2.

Baca Juga: Sekilas Mengenai Menteri Juliari Batu Bara, Tersangka Korupsi Bansos

“Sedangkan OTT kemarin SUAP Bansos COVID-19. Jenis korupsi dan pasal yang berbeda,” ujarnya.

Lebih lanjut, Febri kembali mengingatkan kepada lembaga yang sempat menaunginya agar tak perlu kebanyakan slogan.

Ia juga menuliskan jika kepercayaan itu akan tumbuh dari konsistensi KPK dalam bekerja. “Teruslah bekerja. Buktikan dengan kinerja,” tuturnya.

Lebih lanjut, Febri Diansyah menuturkan jika penyataan soal hukuman mati akan sering muncul dalam 2 kondisi:

“Slogan. Ya untukk tunjukan seolah-olah komitmen berantas korupsi. Padahal belum ada koruptor dihukum mati. Kalau narkotika banyak. Apakah efektif?,” tulisnya.

“Karena kemarahan dengan pejabat yang korup, yang rasanya kok ga berkurang. Sisanya, dalam perdebatan,” tuturnya menambahkan.

Dalam unggahan yang sama, menjelang Hari Antikorupsi sedunia, Febri Diansyah meminta untuk berkaca dan melihat negara mana yang telah berhasil memberantas korupsi dengan ancaman hukuman mati.

“Belum lagi jika kita lihat sudut pandang kerugian masyarakat sebagai KORBAN KORUPSI,” tuturnya. Menurutnya pasal yang menjerat Mensos yang ditetapkan oleh KPK sudahlah tepat, Seperti yang diketahui, Menteri Sosial Juliari Batubaru disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

“Pasal Suap & 12i yang dgunakan KPK dalam OTT Kemensos kmarin cukup tepat. Ancaman maks seumur hidup,” katanya menutup unggahan miliknya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed