oleh

Mantan Direktur GAPKI: Kendala Penetrasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Terletak Pada Regulasi yang Tidak Jelas

Sekilas News – Direktur Coporate Affairs Asian Agri Fadhil Hasan yang juga pernah menjabat Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengatakan, kendala penetrasi perkebunan kelapa sawit rakyat terletak pada regulasi yang tidak jelas.

Dalam UU Perkebunan, kata dia, tidak ada kewajiban memberikan 20 persen untuk masyarakat karena yang ada hanyalah kemitraan.

Baca Juga: GAPKI: Ekspor Produk Sawit Oktober 2020 Naik 9,5%

“Aturan terkait 20 persen itu ada di Peraturan Menteri Pertanian, Peraturan Menteri Kehutanan, dan Peraturan Menteri Agraria. Definisi kemitraan itu sendiri beda-beda,” ungkap Fadhil kepada jurnalis Law-Justice, Rio Alfin Pulungan.

Dia juga menambahkan, ada tumpang tindih lintas kementerian dan lembaga yang menyebabkan permasalahan soal lahan sawit makin berlarut.

“Peraturan Menteri Kehutanan bilang 20 persen dari lahan yang dihasilkan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang bilang dari Hak Guna Usaha, sementara kalau Peraturan Menteri Pertanian itu dari lahan yang diusahakan. Jadi, pertama aturannya sendiri enggak jelas. Eggak sama antara satu menteri dengan menteri yang lain,” ujarnya.

Baca Juga: Masalah Kawasan Hutan dan Deforestasi Masih Menjadi Masalah Dalam Keberlanjutan Sawit

Dia bilang, walau pengusaha kelapa sawit sekarang menjalankan kemitraan namun persoalan penetrasi penambahan lahan sawit untuk mendukung kebutuhan nasional masih terkendala.

“Jadi yang penting itu adalah adanya kemitraan. Kemitraan itu bukan berarti, kalau misalnya bangun kebun, kemudian perusahannya harus bermitra 20 persen dari lahan tani yang dimilikinya. Bisa juga kemitraan itu dilakukan berupa pemberian pelatihan untuk petani, ada banyak skema lah,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed