oleh

LBH Pontianak Desak Polda Kalbar Melanjutkan Dugaan Kasus Persetubuhan Anak oleh Oknum Kepala Desa

Sekilas Daerah, Pontianak – Seorang perempuan membuat aduan ke Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPAD) Kalbar bahwa adanya dugaan kasus persetubuhan yang dilakukan oleh oknum kepala desa atas dorongan yang kuat.

Sebelumnya korban telah pernah membuat laporan pada tanggal 18 Maret 2019 kasus tersebut ke Polda Kalbar, namun laporan itu dicabut oleh korban, karena menurut keterangan korban ada berbagai intimidasi dilakukan oleh oknum tersebut dengan maksud agar laporan itu dicabut.

Baca Juga: Disetubuhi Beberapa Kali Hingga Hamil Saat Berusia 15 Tahun Namun Pelaku Tidak Dijerat

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pontianak, Suparman, S.H., M.H., berkomentar bahwa kasus serupa memang sering terjadi ketika ada upaya-upaya tertentu yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual, persetubuhan, dan pencabulan terhadap perempuan terkhusus anak.

“Justru semestinya kasus dugaan persetubuhan terhadap anak ini tetap harus diproses meskipun sudah ada pencabutan pelaporan, juga perlu diluruskan pemahamannya bahwa ini bukanlah merupakan delik aduan akan tetapi delik biasa.”

Suparman juga menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sama seperti narkoba, korupsi, dan terorisme.

Baca Juga: KPPAD: Benar Bahwa Ada Kasus Persetubuhan terhadap Anak, Akan Koordinasi dengan Polda Kalbar

“Tidak ada alasan secara hukum bagi pihak pihak kepolisian untuk tidak melanjutkan kasus ini, terlebih melemparkan semuanya kembali pada korban. Harusnya penegak hukum melindungi, mengayomi, dan melayani rakyat sebagaimana ketentuan perundang-undangan.”

Suparman pun menegaskan jika memang kasus dugaan pencabulan tidak akan diproses dengan alasan laporan dicabut semestinya pihak kepolisian mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Baca Juga: LBH Pontianak Desak Polda Kalbar Melanjutkan Dugaan Kasus Persetubuhan Anak oleh Oknum Kepala Desa

“Ya, keluarkan SP3 biar ada kejelasan dan kepastian hukum baik bagi korban dan pelaku bukan didiamkan tanpa kepastian. Negara kita negara hukum.” pungkas Suparman.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed