oleh

LBH Pontianak dan LPA Kalbar Pertanyakan Alasan Penangguhan Penahanan pada Pelaku Pencabulan terhadap Anak

“Ketika pihak kepolisian tidak memberikan penjelasan atas penangguhan penahanan justru akan menimbulkan kecurigaan dan terkesan seolah-olah ada yang ditutupi dan lagian teman-teman media itu menjalankan tugas yang dilindungi oleh undang-undang.” Suparman, ketua LBH Pontianak

Sekilas News, Pontianak – Pelaku pencabulan terhadap anak perempuan yang berusia 16 tahun pada hari jumat 11 September 2020 sekitar jam 20.00 WIB di Hotel yang berada di Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.

Dimana sebelumnya pelaku ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh Polresta Pontianak setelah dilaporkan oleh keluarga korban pada tanggal 18 September 2020, kini sudah ditangguhkan penahanannya dan saat ini pelaku sudah berada di rumahnya, kabarnya pelaku adalah anak seorang kepala Desa.


R. Hoesnan, S.E selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kalimantan Barat (LPA Kalbar) menilai bahwa penaangguhan penahanan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak jarang ditemui, entah apa pertimbangan polisi sehingga pelaku bisa ditangguhkan penahanannya.

“Semestinya polisi tidak mengabulkan penangguhan tersebut, karena perbuatan yang dilakukan tersangka merupakan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) yang ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara” ujar Hoesnan.

“Semestinya pihak kepolisian memberikan atensi khusus terhadap kasus pencabulan yang mana korbannya adalah anak. Jangan samakan dengan pencabulan yang korbannya adalah orang dewasa.” ujarnya lagi.

“Kami berharap kepada pihak kepolisian agar meninjau ulang penagguhan yang telah diberikan, hal ini untuk menghindari kecurigaan kepada keluarga korban karena pelaku adalah seorang anak kepala desa.” kata dia.

Ketika pihak media meminta klarifikasi terkait penangguhan tersebut pihak Kasatreskrim tidak memberi jawaban hingga berita ini rilis belum ada pernyataan tertulis yang diterima terkait informasi alasan penangguhan penahanan tersebut.

Hal serupa juga disampaikan oleh Suparman, S.H., M.H. dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pontinak terkait sikap Kasat Reskrim Polresta Pontianak.

“Berdasarkan informasi di lapangan bahwa Kasat Reskrim Polresta Pontianak tidak mau menerima teman-teman media yang hendak meminta klarifikasi terkait penangguhan penahanan terhadap pelaku pencabulan. Teman-teman media hanya ingin meminta penjelasan justru diminta keluar dari ruangnya, ini ada apa?” ujar Suparman, saat dihubungi langsung di kantornya.

“Ketika pihak kepolisian tidak memberikan penjelasan atas penangguhan penahanan justru akan menimbulkan kecurigaan dan terkesan seolah-olah ada yang ditutupi dan lagian teman-teman media itu menjalankan tugas yang dilindungi oleh undang-undang.” ujar dia.

Suparman juga menilai bahwa penangguhan penahanan yang diberikan tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku pencabulan justru berpotensi kejahatan serupa bakal terulang oleh pelaku sendiri maupun yang lainnya.

Meskipun berdasarkan Hukum Acara Pidana Penangguhan penahanan merupakan kewenangan pihak kepolisian akan tetapi pihak kepolisian tidak boleh secara serta merta memberikan penangguhan penahanan kepada pelaku, tentu harus dilihat tindak pidananya apalagi ini adalah extra ordinary crime perkara yang korbannya melibatkan anak, yang menjadi pertanyaannya apakah pelaku kejahatan yang lain diperlakukan sama oleh kepolisian ketika mengajukan penangguhan penahanan? biarlah publik yang menilai.

“Kami berharap pihak kepolisian agar segera mencabut penangguhan penahanan tersebut hal ini sesuai dalam Pasal 31 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).” tutup Suparman.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed