oleh

Kuasa Hukum Bacakan Pembelaan Terhadap Terdakwa Begal Payudara: Tuntutan Berlebihan!

Suparman, S.H., M.H., selaku Kuasa hukum terdakwa menilai tuntutan JPU tersebut tidak logis dan realistis, sehingga dirinya menyampaikan pleidoi atau pembelaan atas tuntutan JPU tersebut dengan judul pleidoi “Tuntutan berlebihan”.

Sekilas News, Pontianak – Kasus yang sempat viral di Kota Pontianak beberapa waktu yang lalu, yakni begal payudara yang ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) pada bulan Maret 2020, kini sudah mau memasuki putusan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutannya yang dibacakan pada ruang sidang Hari Rabu 16 September 2020, menuntut pelaku/terdakwa dengan tuntutan 3 tahun pidana penjara.

Baca Juga: Akhirnya Pelaku Begal Payudara di Pontianak Ditangkap

Menurut penilaian JPU, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pelaku secara sah dan menyakinkan terbukti telah melanggar surat dakwaan pertama yakni Pasal 289 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) yakni dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.


Suparman, S.H., M.H., selaku Kuasa hukum terdakwa menilai tuntutan JPU tersebut tidak logis dan realistis, sehingga dirinya menyampaikan pleidoi atau pembelaan atas tuntutan JPU tersebut dengan judul pleidoi “Tuntutan berlebihan”.

Pleidoi yang disampaikan bukan semata-mata bertujuan untuk membela tindak pidana atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku/terdakwa melainkan pasal yang dituduhkan kepada terdakwa apakah sesuai dengan fakta persidangan atau tidak sehingga ini pentingnya pleidoi diajukan.


Suparman, menilai tuntutan jaksa penunut umum dengan menggunakan pasal 289 KUHP cenderung dipaksakan kenapa demikian, karena unsur yang dikehendaki oleh Pasal 289 KUHP salah satunya adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga terjadinya perbuatan cabul.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa perbuatan terdakwa tidak pernah didahului atau disertai kekerasan atau ancaman kekerasan hal ini juga sesuai keterangan saksi korban yang menerangkan bahwa tidak adanya kekerasan dan ancaman kekerasan ketika pelaku/terdakwa melakukan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa lebih mengarah kepada dakwaan kedua yakni perbuatan asusila sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, semestinya Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yang kedua yakni Pasal 281 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP bukan Pasal 289 KUHP.

Namun untuk melihat apakah perbuatan terdakwa melanggar pasal 289 KUHP atau 281 KUHP semuanya dikembalikan kepada putusan hakim nantinya, kami selaku kuasa terdakwa berkeyakinan bahwa Majelis Hakim tentu dalam memberi putusan lebih objektif dan logis yang bersandar pada fakta persidangan sehingga putusannya benar-benar memberi rasa keadilan pada terdakwa.

Pontianak, 30 September Rilis Tim kuasa Hukum melalui Rudy Farcison S, S.H.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed