oleh

KPK: Ada Tiga Masalah dalam Tata Kelola Sawit

Sekilas News – Berdasarkan temuan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setidaknya ada tiga hal yang menjadi permasalahan pada tata kelola kelapa sawit di Tahun 2016.

Pertama, sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit yang belum memadai dan akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha. Seperti, tidak ada mekanisme perencanaan perizinan berbasis tata ruang dalam pengendalian usaha perkebunan kelapa sawit.

Baca Juga: GAPKI: Ekspor Produk Sawit Oktober 2020 Naik 9,5%

Selain itu, tidak ada mekanisme integrasi perizinan dalam skema satu peta dan tidak adanya koordinasi antar kementerian/lembaga dalam proses penerbitan dan pengendalian perizinan.

Kedua, tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit. Hal hal seperti Sistem verifikasi ekspor tidak berjalan dengan baik. Ditambah Penggunaan perkebunan dana kelapa sawit habis untuk subsidi biofuel.

Ketiga, tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya, tidak adanya dorongan untuk kepatuhan wajib pajak komoditas kelapa sawit. Kemudian, tidak ada sistem integrasi data perkelapasawitan dengan perpajakan.

Namun pada temuan KPK pada tahun 2019, kegiatan Tindak Lanjut Kajian Sistem Komoditas Kelapa Sawit telah mendorong implementasi rekomendasi Terbangunannya Mekanisme Insentif dan Disinsentif Bagi Tata Kelola Perkelapasawitan yang Berkelanjutan.

Baca Juga: Masalah Kawasan Hutan dan Deforestasi Masih Menjadi Masalah Dalam Keberlanjutan Sawit

Hal tersebut melatarbelakangi terbitnya Permentan No. 7 tahun 2019 Tentang Pengembangan SDM, Litbang, Peremajaan serta Sarpras Perkebunan Kelapa Sawit, penguatan PUP, ISPO, E-STDB dan pendataan perkebunan sawit rakyat. Selain itu telah didorong juga implementasi dari rekomendasi yang lainnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed