oleh

Kontroversi dan Wacana RUU Kelapa Sawit

Sekilas News – Wacana tentang Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kelapa Sawit masih hangat di DPR RI. Kendati tidak lagi masuk dalam Prolegnas 2021, pembahasan RUU Kelapa Sawit sedang dalam masa harmonisasi di Panja.

Sebagai pengusul dari RUU Kelapa Sawit, DPR berpandangan bahwa urgensi UU Perkelapasawitan terletak pada peran strategis komoditas sawit dari sektor hulu ke hilir dalam menopang perekonomian nasional.

Baca Juga: Masalah Kawasan Hutan dan Deforestasi Masih Menjadi Masalah Dalam Keberlanjutan Sawit

Ekspor kelapa sawit merupakan nomor dua terbesar setelah Migas dengan nilai rata-rata mencapai Rp 240 triliun per tahun. Selain itu, industri ini banyak menyerap tenaga kerja yang tercermin dari hampir 5 juta petani sawit berkontribusi di dalamnya.

Terkait dengan adanya wacana RUU Perkelapasawitan, Sawit Watch dengan tegas mengatakan bahwa hal itu tidak diperlukan untuk memperbaikit tata kelola sawit kita. UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang ada saat ini dianggap sudah cukup mewadahi kepentingan komoditas sawit, walaupun masih diperlukan beberapa perbaikan karena ada putusan dari Mahkamah Konstitusi.

Menurut mereka, setidaknya ada 41 pasal dalam RUU Perkelapasawitan yang sama dengan UU Perkebunan.  

“Kalau sawit dibuat Undang-undang tersendiri, nanti komiditas lain minta dibuatkan juga. Ada Undan-undang singkong dan segala macam,” kata Achmad Surambo.

Baca Juga: KPK: Ada Tiga Masalah dalam Tata Kelola Sawit

Kendati sawit merupakan komditas strategis dan penyumbang pendapatan negara terbesar di sektor perkebunan, tidak serta merta bisa dijadikan alasan untuk membuat UU Khusus.

“Sawit itu strategis karena lagi marak. Lagi in di pasar. Ada masanya dia enggak in karena sawit hampir merata di seluruh dunia. Nanti kalau seperti ini bagaimana?” ucap Rambo.

Rambo menilai, RUU Perkelapasawitan ini tidak terlepas dari ketakutan pemerintah atas inisiatif IPOP (Indonesian Palm Oil Pledge) yang dikembangkan 6 perusahaan perkebunan sawit besar. Ketika inisiatif ini dimunculkan, kata Rambo, kerap digaungkan berbagai pernyataan yang menyudutkan inisiatif IPOP.

Berdasarkan kajian Sawit Watch, Pasal 77 dalam draft RUU Perkelapasawitan seperti ingin menegasikan inisiatif tersebut, dengan menyatakan “Perusahaan Perkelapasawitan wajib menerapkan Sistem Sertifikasi Perkelapasawitan Berkelanjutan Indonesia.”

Karena tarik ulur yang panjang dengan pemerintah, perusahaan sawit akhirnya sepakat untuk membubarkan IPOP pada pertengahan 2016 lalu dan meleburaknnya ke dalam program sertifikasi pemerintah, Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Baca Juga: Siapa yang Bertanggung Jawab Soal Tata Kelola Sawit?

“RUU Perkelapasawitan ini juga melegitimasi dukungan luar biasa dan kemudahan-kemudahan yang diterima oleh investor,” ucap Rambo.  

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas enggan membeberkan siapa saja yang menjadi inisiator dan penggerak Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkelapasawitan.

Ia hanya menyarankan menanyakan hal tersebut ke Sekretariat Baleg DPR. Padahal, sebelumnya Supratman telah mengkonfirmasi bahwa RUU tersebut tak masuk ke dalam Prolegnas sehingga pihak sekretariat Baleg tak mempunyai data tentang hal itu.

“Kalau nama-nama coba cek di Sekretariat (Baleg),” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed