oleh

Konflik Agraria: Perampasan Ruang Hidup Petani di Pasuruan

Petani Pasuruan Timur. (Foto: Fahmi Ardianto)

Sekilas News – Kasus sengketa tanah di Jawa Timur yang terjadi sejak tahun 2004 sampai 2008 dan melibatkan institusi militer terjadi sebanyak 25 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, sebagian besar terjadi karena perampasan tanah yang dilakukan oleh militer.

Menurut catatan Herlambang Perdana Wiratman, Dosen Hukum Tata Negara dan HAM Universitas Airlangga Surabaya, dari 25 kasus sengketa tanah tersebut, TNI Angkatan Laut menjadi penyumbang terbesar yaitu 12 kasus, TNI Angkatan Darat sebanyak 7 kasus, dan TNI Angkatan Udara sebanyak 6 kasus dengan total sengketa tanah seluas 15.374,29 hektar.

Sengketa tanah ini biasanya untuk kepentingan bisnis militer dan pusat latihan tempur yang terkadang dilakukan dengan cara kekerasan. Kasus demi kasus sengketa tanah ini seharusnya dapat diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena BPN mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanahan, dapat bertindak secara administratif menyelesaikan sengketa pertanahan yang menjadi kewenangannya dan selain kewenangannya.

Namun menurut Herlambang BPN seringkali hanya menyarankan untuk membawa sengketa tanah ini ke pengadilan, padahal menurutnya pengadilan hanyalah alat politik untuk meneguhkan penguasaan tanah yang dilakukan militer.

Salah satu konflik sengketa tanah yang pernah merenggut 4 jiwa adalah di Pasuruan Timur. Menurut laporan investigasi yang dikeluarkan oleh Kontras yang berjudul “Ongkos Kemanusiaan Bisnis TNI di Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur” pada tanggal 30 Mei 2007 terjadi kekerasan dan penembakan terhadap warga sipil di Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Kasus ini menewaskan 4 orang warga sipil dan sekitar 8 orang warga sipil mengalami luka-luka, selain itu juga terdapat kerusakan fisik pada beberapa bagian rumah serta fasilitas umum desa.

Meskipun jika dibandingkan dengan peristiwa berdarah lainnya dalam hal jumlah korban jiwa bisa dibilang sedikit, namun Indonesia sebagai negara yang menyatakan berkomitmen terhadap penegakan HAM maka jumlah korban bukanlah poin pentingnya. Kasus yang terjadi di Alas Tlogo ini tentu tidak lepas dari sejarah penguasaan lahan yang diklaim  sebagai tanah milik TNI AL. Luas tanah tersebut meliputi 11 desa di tiga kecamatan.

Perkembangan penguasaan lahan tersebut juga menyimpan sebuah kolaborasi penguasaan tanah yang melibatkan negara, militer dan perusahaan BUMN. Persengketaan tanah merupakan warisan dari kolonial yang sampai saat ini masih belum menjadi resolusi negara. Program seperti Reforma Agraria ternyata tidak terlaksana dengan baik sehingga menyisakan konflik hingga sekarang.

Konflik persengketaan tanah di Pasuruan ini sebenarnya dimulai pada tahun 1902 pada masa kolonial dan berlanjut pada masa pendudukan tantara Dai Nippon Jepang (1942-1945).

Pada masa pasca kemerdekaan, yang mana tanah yang dahulu dikenakan erfpacht dikuasai kembali oleh petani Masyarakat Kecamatan Nguling dan Lekok yang banyak bergabung dengan Laskar Hisbullah yang bermarkas di Mbebekan tepatnya di Desa Ranuklindungan.

Awal dari sengketa antara Warga Alas Tlogo dengan TNI adalah pada tahun 1960 yang saat itu terjadi tekanan dari Korps Komando Operasi (KKO) Angkatan Laut (AL) kepada warga dengan dalih akan dijadikan landasan pesawat terbang, setelahnya pada tahun 1961 Warga Alas Tlogo dikumpulkan oleh kepala desa.

Warga Desa Alas Tlogo dipaksa menyerahkan tanah yang selama ini mereka tempati dan dikelola sebagai lahan pertanian kepada KKO, dan juga menurut laporan dari Kontras bahwa Warga Desa Alas Tlogo tidak pernah mendapatkan ganti rugi maupun melakukan kesepakatan apapun dengan KKO.

Pada masa Orde Baru berkuasa, TNI-AL (Komandan Pangkalan Utama TNI-AL, Surabaya) melakukan intimidasi terhadap warga Desa Sumberanyar dan Desa Alas Tlogo, dengan ancaman bagi warga yang menolak melepaskan tanahnya maka akan dituduh sebagai PKI.

Pada tahun1966-1984 lahan tersebut dikelola oleh Pusat Koperasi Primer Angkatan Laut (Puskopal) yang ditanami pohon jarak dan palawija, yang akhirnya keluarlah SK KSAL No. Skep/675/1984 pada tanggal 28 Maret 1984 yang menunjuk Puskopal, yang dalam hal ini Yayasan Sosial Bhumyamca (Yasbhum), untuk memanfaatkan lahan tersebut sebagai perkebunan produktif yang mana penduduk setempat sebagai pekerja.

Puncak dari persengketaan tanah tersebut terjadi pada tanggal 30 Mei 2007 dengan tragedi menewaskan 4 warga sipil dan 8 orang lainnya mengalami luka-luka.

Selama ini TNI AL selalu menyatakan pihak warga sebagai pihak yang melanggar hukum dalam sengketa kedua belah pihak, dikutip dari laman Tempo.co bahwa Kepala Dinas Penerangan Komando Armada Timur Letnan Kolonel Tony Syaiful mengatakan bahwa ratusan Warga Alas Tlogo justru kalap dan menyerang tentara yang hanya berjumlah 15 orang menggunakan celurit dan Tony juga mengakui bahwa kasus penembakan yang menewaskan 4 orang tersebut sungguh di luar dugaan dan di luar kendalinya.

Selain itu juga TNI AL kemudian melakukan komersialisasi asetnya dengan memberikan sertifikat hak pakai hingga 2018 seluas 2.600 ha kepada PT. Kebon Grati Agung yang merupakan anak perusahaan PT. Rajawali Nusantara, hal ini bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1960 (Pasal 10) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan UU No. 34 Tahun 2004 (Pasal 76) tentang Tentara Nasional Indonesia, yang secara khusus mengharuskan TNI untuk menghentikan praktik bisnis militer.

Di tahun 2019, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta TNI AL menahan diri terkait sengketa lahan dengan warga di Pasuruan, Jawa Timur.

Komisioner Komnas HAM Amirrudin mengatakan sikap menahan diri itu perlu dikedepankan agar tak terjadi bentrokan yang menimbulkan korban.

Sengketa lahan di Pasuruan terjadi antara militer dengan warga akibat pemasangan pagar dengan kawat duri oleh TNI AL dalam rencana perluasan bangunan di sekitar lokasi lahan sengketa pada Selasa (6/8).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed