oleh

Kemanakah Uang Hasil Dari Sanksi Denda Pelanggaran Protokol Kesehatan COVID-19?

Sekilas Daerah, Pontianak – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan, total dana dari sanksi penegakan protokol kesehatan. Hingga saat ini denda yang terkumpul tersebut mencapai Rp 200 juta.

Edi mengatakan, dari total uang hasil sanksi tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat Kota Pontianak masih kurang patuh terhadap penerapan protokol kesehatan.

Sanksi ini termasuk masyarakat yang tidak menggunakan masker dan pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

“Tugas kita harus mensosilisasi, mengedukasi bahkan jika pelanggaran itu mengulang kita akan berikan sanksi, seperti sekarang kita telah mensanksi masyarakat dan pelaku usaha, denda dan hampir Rp 200 juta. Total ini kan menunjukkan bukti bahwa masyarakt yang masih abai walaupun sudah diingatkan, pengusaha juga, kadang-kadang berulang, sudah didenda aja tetap berulang,,” kata Edi, Kamis, 3 Desember 2020.

Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan, satgas berbasis komunitas, di tingkat RT/RW masih terpantau kurang optimal.

“Kita sudah lakukan sosialisasi dan edukasi agar bagaimana menghadapi lingkungannya, kan kita sudah berbasis komunitas RT/RW tapi kita lihat faktanya masih belum optimal. Ada RT/RW yang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik di lingkungannya, tapi sebagian besar saya belum melihat optimal,” ungkap Edi.

Edi mengatakan, kendala dari kurang optimalnya penerapan protokol kesehatan berbasis komunitas ini karena masih banyak masyarakat yang tidak disiplin.

“Ini menjadi tantangan lah kita sudah berbuat dan terus menekan tingkat ketertularan dan mempercepat penyembuhan atau menjaga yang terpapar untuk isolasi. Yang jadi tugas utama pemerintah, yaitu terutama fasilitas kesehatan,” pungkasnya.

Efektif kah Sanksi bagi Pelanggar Protokol Kesehatan COVID-19?

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 4 Agustus lalu.

Inpres ini diharapkan dapat menekan angka penyebaran COVID-19 yang belakangan justru mencapai angka tertinggi, yakni di atas 500 ribu lebih orang positif terpapar COVID-19. (Per-tanggal 7 Desember 2020)

Substansi Inpres ini hakikatnya tidak jauh berbeda dari aturan yang sebelumnya telah diterapkan di PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, seperti menjaga jarak fisik (physical distancing), menggunakan masker, serta bergaya hidup sehat.

Hal ini dapat dimaklumi karena instruksi (aanschrijvinge) dalam khazanah administrasi negara masuk kategori pseudo wetgeving atau hukum bayangan atau juga disebut sebagai peraturan kebijakan (beleid regel).

Di sisi yang lain, Inpres ini juga menunjukkan politik hukum pemerintah dalam menangani COVID-19 kembali menguat setelah sebelumnya telah mendorong Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini ditandai aktivitas di ruang publik kembali dibuka dengan pelbagai syarat.

Dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 ini, addressaat norm cukup terperinci tentang siapa bertugas apa. Sebut saja Menkopolhukam, Mendagri, Ketua Satgas COVID-19, Panglima TNI, Kapolri, serta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Masalahnya, seberapa efektif Inpres ini di lapangan yang kemudian turunannya adalah Peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Pergub (Gubernur), Perbup (Bupati), dan Perwa (Walikota)?

Apa yang membedakan dengan langkah-langkah penanganan COVID-19 sebelumnya?

Konsistensi dan Koordinasi

Ahmad Tholabi Kharlie Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pernah menuliskan bahwa ini adalah upaya Politik hukum pemerintah dalam penanganan COVID-19 telah dituangkan di pelbagai kebijakan yang diarahkan untuk menekan penyebarannya.

Walau dalam kenyataannya, angka penyebaran COVID hingga awal Desember ini masih terjadi tambahan positif.

Belum lagi persoalan turunan akibat krisis kesehatan ini, seperti sektor ekonomi yang juga tak kalah serius. Antara lain pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah pekerja hingga ancaman resesi membayangi Indonesia di hari-hari mendatang ini.

Presiden melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi memberi pesan kuat tentang dua masalah prioritas yang harus segera dibereskan, yakni persoalan COVID-19 dan dalam tarikan napas yang sama persoalan ekonomi.

Pelbagai kebijakan pemerintah dalam merespons persoalan Covid-19 yang terbit sejak Maret lalu hingga kini sebenarnya yang utama dibutuhkan tak lain adalah soal konsistensi.

Sejumlah aspek yakni substansi kebijakan, aparat pelaksana serta masyarakat yang ujungnya harus memberi nilai manfaat bagi publik. Kebermanfaatan kebijakan tersebut kuncinya terletak pada konsistensi.

Namun, jika dilihat praktik di lapangan, persoalan substansial dalam menekan angka penyebaran Covid-19 tidak sepenuhnya berjalan efektif. Seperti seruan menggunakan masker, menjaga jarak, termasuk mencuci tangan dengan sabun, belakangan justru tidak sama situasinya saat pertama kali Covid-19 diidentifikasi masuk ke Indonesia. Bahkan, di sejumlah daerah kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah dilakukan berjilid-jilid, namun implementasi kebijakan tersebut tidak maksimal.

“Tidak sedikit warga tidak lagi memakai masker. Termasuk rendahnya pengawasan aparat pemerintah di lapangan. Belum lagi mengenai masih minimnya populasi yang dites COVID-19 ini. Padahal, Badan Kesehatan Dunia (WHO) membuat standar tes COVID-19 yakni 1.000 per 1 juta penduduk. Hingga saat ini, baru Provinsi DKI Jakarta yang memiliki angka tertinggi dalam melakukan tes COVID-19 yakni hingga per 11 Agustus lalu mencapai 469.582 warga atau 44.133 tes per 1 juta penduduk.” tulis Ahmad Tholabi di Detik.com.

Pesan penting dari pelbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah dalam penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi akibat dampak turunan dari pandemi ini tak lain dibutuhkan konsistensi dan keajekan dalam perumusan kebijakan publik. Hal ini penting untuk memastikan politik hukum pemerintah dapat berjalan efektif di lapangan.

Lebih dari itu, koordinasi antarinstansi pemerintah harus semakin dikuatkan baik di level internal pemerintah pusat maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Inpres Nomor 6 Tahun 2020 memberi pesan kuat mengenai kebutuhan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Seperti di diktum kedua angka 2 Inpres Nomor 6 Tahun 2020 disebutkan agar Menteri Dalam Negeri diminta untuk memberi panduan teknis dan pendampingan kepada kepala daerah dalam menerbitkan peraturan kepala daerah (perkada).

Di samping itu, Menteri Dalam Negeri diminta untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Lebih dari itu, pemerintah pusat juga semestinya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di pelbagai daerah di Indonesia terkait penanganan pencegahan COVID-19 ini. Pemerintah pusat juga semestinya memberi perhatian khusus kepada daerah-daerah yang memiliki angka tinggi warga yang terpapar COVID-19.

Keterlibatan TNI/Polri

Satu hal yang banyak mendapat sorotan dari publik mengenai Inpres Nomor 6 Tahun 2020 yang memberi addressat khusus kepada TNI dan Polri dalam pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Rumusan ini dianggap sebagai pelibatan TNI/Polri dalam penanganan urusan COVID-19 ini yang hakikatnya merupakan urusan sipil pemerintahan.

“Dalam diktum kedua angka 3 dan 4 Inpres Nomor 6 Tahun 2020 disebutkan mengenai peran TNI/Polri dalam pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan COVID-19 ini. Rumusan di Inpres tersebut yang patut digarisbawahi yakni mengenai peran TNI/Polri yang sifatnya dukungan (supporting) terhadap kepala daerah dalam hal pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum, “Memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat”. Rumusan yang sama mengenai keterlibatan Polri dalam penanganan COVID-19 ini.” tulis Ahmad Tholabi lagi.

Rumusan tersebut perlu dipahami posisi TNI/Polri sebagai lembaga yang mendukung terhadap kerja kepala daerah dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat. Dengan kata lain, tugas utama pengawasan dan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat berada di pundak kepala daerah sebagai pelaksana pemerintahan di daerah, bukan di TNI/Polri. Kendali utama tetap berada di kepala daerah.

Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) angka 9 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengenai tugas pokok TNI selain perang yakni membantu tugas pemerintahan daerah. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia yakni “membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan”.

“Meski harus digarisbawahi, keterlibatan TNI/Polri dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan tidak keluar dari konteks negara hukum dan demokrasi yang sejak reformasi 1998 lalu memastikan kedua institusi tersebut dibatasi pada urusan ketertiban masyarakat dan keamanan negara. Kita semua harus menjaga komitmen bersama ini agar tetap kukuh dan berjalan sesuai dengan konstitusi.”

Patut diingat juga, efektivitas sebuah kebijakan tidak berhenti di secarik kertas, namun seberapa jauh seluruh stakeholder mampu memastikan pelaksanaannya di lapangan berjalan dengan baik. Apalagi terkait dengan transparansi terkait dana yang didapatkan dari hasil penegakan terhadap Protokol Kesehatan yang masih dirasa begitu memberatkan masyarakat.

Kemanakah alokasi dana tersebut dan dipakai untuk apa?

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed