oleh

Kasus Video Syur, Layakkah Gisella Anastasia Dipidana?

Sekilas Hukum – Artis Gisella Anastasia alias Gisel ditetapkan sebagai tersangka kasus video syur yang sempat beredar di media sosial beberapa waktu lalu. Polisi menjerat Gisel dengan Pasal 4 ayat 1 junto Pasal 29 dan atau Pasal 8 UU 44 tentang Pornografi. Akibatnya penyayi tersebut terancam hukuman 6 tahun penjara.

Namun, benarkah Gisel bisa dijerat pidana?

Kriminolog dari Universitas Indonesia, Iqrak Sulhin berpendapat tak tepat jika Gisel ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sebab, video syur tersebut dibuat hanya untuk kepentingan pribadi.

“Negara seharusnya tidak masuk ke area privat seperti itu,” kata Iqrak kepada di Jakarta, Rabu (30/12/2020) dilansir dari Liputan6.com.

Meski ada kelalaian, kata Iqrak namun jika tak berniat menyebarkan video tersebut maka Gisel juga semestinya tidak bisa menjadi tersangka. 

“Justru yang mesti dicari adalah yang menyebarkannya, karena tentu ada motif tertentu di situ,” ujar dia.

Baca Juga: Gisel Ditetapkan Sebagai Tersangka Terkait Kasus Video Syur

Namun, di luar kasus hukum ini, kata Iqrak ada masalah yang lebih dalam di masyarakat di mana berorientasi pada penghakiman sosial, dan stigma terhadap perempuan yang melakukan pelanggaran. 

“Sederhananya, laki-laki salah dianggap biasa, tapi perempuan salah dianggap kesalahannya berlipat. Inilah yang membuat GA lebih banyak disorot secara sinis,” ujar dia.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati pun berpendapat apabila Gisel tidak menghendaki adanya penyebaran ke publik, maka tidak dapat dipidana.

“Penyidik harus paham bahwa apabila GA, MYD tidak menghendaki penyebaran video tersebut ke publik atau untuk tujuan komersil, maka mereka adalah korban yang harusnya dilindungi,” kata Maidina dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Menurut dia, ada dasar dalam perundangan. Pertama, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, jelas menyebutkan seseorang tak dapat dipidana jika membuat video syur untuk kepentingan pribadi.

“Terdapat batasan penting dalam UU Pornografi, bahwa pihak-pihak yang melakukan perbuatan ‘membuat’ dalam Pasal 4 UU Pornografi tidak dapat dipidana apabila dilakukan untuk tujuan diri sendiri dan kepentingan sendiri. Dengan demikian perbuatan membuat pornografi tidak bisa dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi,” jelas Maidina.

Baca Juga: Kasus Gisel Kembali Diangkat, Ini Kata Nikita Mirzani

Kemudian, di Pasal 6 juga disebutkan larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Bahkan, di Pasal 8 undang-undang a quo, model atau objek pornografi menunjukkan adanya aspek mendasar, yakni ruang publik.

“Maka selama konten tersebut adalah kepentingan pribadi, sekalipun sebagai pemeran dalam suatu konten, ketentuan hukum dan konstitusi di Indonesia melindungi hak tersebut. Perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Larangan menjadi model tetap harus dalam kerangka komersial, bukan kepentingan pribadi,” ungkap Maidina.

Karena itu, dalam kasus Gisel pihak Polda Metro Jaya diminta untuk fokus kepada pelaku yang menyebarluaskan video syur tersebut.

“Polisi harus kembali ke fokus yang tepat yaitu penyidikan kepada pihak yang menyebarkan video tersebut ke publik,” kata Maidina.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed