oleh

Jumlah Permintaan Penjelasan dari DJP ke Wajib Pajak Melesat 35%

Sekilas Finance – Ditjen Pajak (DJP) mencatat produksi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada 2019 mencapai 3,35 juta SP2DK.

Jumlah SP2DK yang diproduksi DJP pada 2019 lebih tinggi bila dibandingkan dengan SP2DK yang diproduksi pada 2018. Pada 2018, SP2DK yang diproduksi DJP hanya sebanyak 2,48 juta. Dengan demikian, terdapat pertumbuhan produksi SP2DK sebanyak 34,97% dalam 1 tahun.

“SP2DK adalah surat yang diterbitkan kantor pelayanan pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan..,” tulis DJP dalam Laporan Tahunan DJP 2019, dikutip Selasa (29/12/2020).

Baca Juga: Apa sih Asuransi Property/Industrial All Risk itu?

Sejalan dengan itu, DJP juga mencatat peningkatan jumlah wajib pajak yang menerima SP2DK. Pada 2018, ada 1,44 juta wajib pajak yang menerima SP2DK pada tahun pajak tersebut. Pada 2019, jumlah wajib pajak yang menerima SP2DK mencapai 1,88 juta wajib pajak, tumbuh 30,81%.

Meski demikian, nilai realisasi SP2DK pada 2019 tercatat lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2019, nilai realisasi SP2DK tercatat mencapai Rp122,04 triliun, lebih rendah dari 2018 yang mencapai Rp122,86 triliun.

Belum dapat dipastikan apakah pada tahun 2020 akan terdapat peningkatan penerbitan SP2DK dari DJP. Meski demikian, pengusaha sempat mengeluhkan banyaknya penerbitan SP2DK di tengah pandemi COVID-19 tahun ini.

“Bahkan yang pada saat pandemi seperti sekarang ketika usaha jelas sangat drop, DJP justru gencar mengirimkan SP2DK,” ujar Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Hipmi Ajib Hamdani pada November 2020.

Baca Juga: Menteri Keuangan: Kinerja Perbankan Syariah Lebih Tinggi Dibandingkan Perbankan Konvensional

Menanggapi klaim pengusaha tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan dengan makin banyaknya data yang diperoleh DJP, maka akan ada tindak lanjut dari KPP melalui pengiriman SP2DK, konseling, dan kegiatan rutin lainnya.

“Fungsi DJP kan harus tetap berjalan juga, sepanjang wajib pajak telah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar, mestinya tidak perlu ada kekhawatiran,” ujar Hestu pada November 2020.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed