oleh

Jika Saya Membuat Video Seks Bersama Pasangan Sah Saya Tapi untuk Konsumsi Pribadi, Saya Dapat Dipidana?

Sekilas Hukum – Pertanyaan di atas menjadi sangat penting, ketika beberapa orang membedakan antara hubungan seksual yang dilakukan sepasang suami-istri dan yang bukan suami istri, namun yang jadi titik poinnya bukan hubungan antar kedua individu ini akan tetapi “membuat” video hubungan seksual mereka namun untuk kepentingan diri sendiri, tidak pernah ada unsur kesengajaan untuk disebarkan.

Seperti diketahui, Polisi telah menetapkan penyanyi Gisel atau Gisella Anastasia dengan Michael Yukinobu Defretes sebagai tersangka kasus video porno. Hal itu dilakukan polisi setelah melakukan gelar perkara dan keduanya telah mengaku perbuatannya.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, Gisel sendiri mengaku merekam adegan video syur itu dan mengirimkannya kepada Michael Yukinobu Defretes selaku lawan mainnya dalam video tersebut.

Baca Juga: Gisel Ditetapkan Sebagai Tersangka Terkait Kasus Video Syur

Namun yang jadi pertanyannya layakkah keduanya dipidana dan memenuhi unsur dalam Undang-Undang Pornografi?

Adapun tulisan ini dikutip dari berbagai sumber untuk menunjang argumen yang ada.

Pertama-tama, perlu diketahui bahwa dalam Hukum Pidana Definisi dan Ruang Lingkup Pornografi telah diatur dalam beberapa undang-undang yang antara lain:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”);
  2. Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”); dan
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”).

Dalam Bab XIV KUHP diatur tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, tetapi tidak diatur mengenai definisi kesusilaan.

Demikian juga dengan UU ITE, Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dari ketiga undang-undang yang dimaksud, Pasal 1 angka 1 UU Pornografi lebih jelas memberikan definisi mengenai Pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Baca Juga: Kasus Video Syur, Layakkah Gisella Anastasia Dipidana?

Oleh karena itu, definisi tersebut dapat diterapkan dalam diskusi ini. Secara teoritis-normatif, foto atau rekaman video hubungan seksual disebut Pornografi apabila foto atau rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Larangan dalam Undang-Undang Pornografi

Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

  1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  2. Kekerasan seksual;
  3. Masturbasi atau onani;
  4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  5. Alat kelamin; atau
  6. Pornografi anak

Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiriPembuatan PornografiDalam hal pria dan wanita saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka dan foto serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengecualian yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup “membuat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Pornografi. 

Baca Juga: Apa itu Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kategori, Sanksi, dan Faktor Penyebabnya?

Dalam hal pria atau wanita melakukan pengambilan gambar atau perekaman hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh wanita atau pria pasangannya, atau tanpa persetujuannya, maka pembuatan video tersebut melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Persetujuan (consent) merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed