oleh

Istilah Hukum Tata Negara di Indonesia

Pengertian Hukum Tata Negara

Sekilas Hukum – Istilah Hukum Tata Negara (HTN) dapat pula disebut dengan Hukum Negara yang merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda Staatrecht, dalam bahasa Inggris Constitutional Law, dalam bahasa Jerman Verfassungsrecht, atau dalam bahasa Prancis Droit Consitutionel.

Penggunaan istilah ini didasarkan pada alasan bahwa di dalam hukum tata negara unsur konstitusi lebih ditekankan. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa “Hukum Tata Negara tidak hanya merupakan recht (hukum) atau wet (norma hukum tertulis), tetapi juga lehre atau teori, sehingga pengertiannya mencakup verfassungrecht (hukum konstitusi) sekaligus verfassunglehre (teori konstitusi)”.

Para Ahli mempunyai pandangan berbeda dalam memberikan pengertian mengenai Hukum Tata Negara, seperti yang disampaikan Paul Scholten: Hukum Tata Negara (HTN) adalah hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara (het recht dat regelt de staatsorganisatie).

Baca Juga: Pemberlakuan Hukum Pidana di Indonesia

Pandangan Moh Kusnardi & Harmaily Ibrahim: Hukum Tata Negara (HTN adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasi.

Hukum Tata Negara berkedudukan sebagai ilmu dasar hukum (juridische basic wetenschapt) yang artinya bahwa hukum tata negara mendasari ilmu-ilmu hukum lainnya.

Obyek Hukum Tata Negara adalah negara sedangkan ruang lingkup kajian Hukum Tata Negara, meliputi: organisasi negara yang mencakup lembaga-lembaga negara, hubungan antara lembaga negara satu dengan yang lain dan kekuasaannya, serta mengenai warga negara.

Hukum Tata Negara Indonesia bersumber kepada Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formill:

Sumber Hukum Materiil Hukum Tata Negara diindonesia bersumber pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Pancasila sedangan Sumber Hukum Formil Hukum Tata Negara Indonesia bersumber pada:

1) Undang-Undang Dasar 1945;

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI;

3) Undang-Undang;

4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);

5) Peraturan Pemerintah;

6) Keputusan Presiden;

7) Peraturan Daerah.

Struktur Pemerintahan di Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945 adalah terdiri dari MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Mahkamah Agung.

Selanjutnya setelah amandemen UUD 1945 maka struktur pemerintahan telah berubah dengan bertambahnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Baca Juga: Apa itu RV, HIR, RBg, dan AB serta Fungsinya

Bentuk negara dan bentuk pemerintahan sering kali dicampur adukkan. Bentuk Negaraadalah susunan atau organisasi negara secara keseluruhan, yakni mengenai struktur dan unsur-unsur nya, yaitu daerah, bangsa, dan pemerintahannya.

Sedangkan bentuk pemerintahan khusus menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahannya saja.

Bentuk negara dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni:

  1. Negara Kesatuan (unitarisme/eenheidstaat) adalah satu negara yang merdeka dan berdaulat , dimana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (Pusat) yang mengatur seluruh daerah, jadi negara tidak terdiri atas beberapa daerah yang berstatus negara bagian (deelstaat).
  2. Negara Serikat (federasi/bondstaat) merupakan dua negara atau lebih menyatukan diri dalam suatu ikatan politik, ikatan mana mewakili mereka sebagai keseluruhan.

Sedangkan bentuk pemerintahan Menurut Leon Duguit bentuk pemerintahan itu ditentukan oleh cara menunjuk kepala negara dan lamanya kepala negara itu menduduki kekuasaannya.

Baca Juga: Pemberlakuan dan Pengertian Hukum Perdata di Indonesia

Bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi:

  1. Kerajaan (monarki); adalah negara yang dikepalai oleh seorang raja, dan bersifat turun-temurun.
  2. Republik (berasal dari bahasa Latin: respublica yang berarti kepentingan umum), adalah negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang Presiden sebagai kepala negara.

Referensi.

  • Ratna Artha Windari, Pengantar Hukum Tata Indonesia, Rajawali Pers;
  • Buku Ajar Pengantar Hukum Tata Indonesi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed