oleh

Ini Penjelasan Hukum Lengkap Mengenai Pemanfataan Tanah Bengkok oleh Kepala Desa

Sekilas Hukum – Dalam Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tentang Pemanfaatan Sewa Tanah Kas Desa (yang dibuat oleh Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan di atasnya) disebutkan bahwa ketentuan Sewa Tanah Kas Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dilakukan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pihak penyewa.

Namun pada praktiknya, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa yang dibuat antara Pemerintah Desa melalui Kepada Desa (pihak pertama) dengan sebuah perusahaan -misalnya- (pihak kedua) telah dilangsungkan dengan tanpa adanya musyawarah dan persetujuan dari BPD.

Ada beberapa pertanyaan yang timbul atas kasus di atas, jika kemudian BPD menyatakan perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa tersebut dianggap tidak sah meskipun telah berdasar pada Perdes dan apakah itu bertentangan ketentuan peraturan di atasnya dapat dianggap batal demi hukum? Apakah status batalnya perjanjian tersebut memerlukan Putusan Pengadilan?

Bagaimana dengan akibat hukum BPD yang telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada perusahaan tentang upaya perbaikan sewa menyewa Tanah Kas Desa, dan selanjutnya pula dikirimkan surat permintaan penghentian operasinya perusahaan di atas tanah yang disewakan itu dapat membuat segala kegiatan usaha perusahaan illegal?

Baca Juga: Bagaimanakah Status BUMDesa Saat Ini Setelah Adanya UU Cipta Kerja?

Bagaimanakan akibat hukum dari warga dan BPD yang oleh karena tidak adanya respons atau itikad baik dari perusahaan, sehingga mereka (warga desa pun) menutup portal perusahaan yang menempati Tanah Kas Desa tersebut?

Bagaimana upaya hukum yang harus dilakukan dalam menyikapi Pengaduan Laporan dari perusahaan atas Dugaan Tindak Pidana Perusakan dengan cara penutupan portal perusahaan yang menempati Tanah Kas Desa yang masih bermasalah dalan Perjanjian Sewa-menyewanya?

Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa mengenai Tanah Desa

Dasar hukum yang mengatur tentang kekayaan desa, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (“Permendagri 4/2007”).

Di dalam aturan di atas disebutkan pula mengenai Tanah Desa dalam Pasal 1 angka 10 Permendagri 4/2007: Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.

Jadi, tanah bengkok merupakan salah satu Tanah Desa yang merupakan barang milik desa. Tanah kas desa adalah kekayaan desa dan menjadi milik desa.

Tanah bengkok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana yang kami akses dari laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, adalah:

  1. Tanah yang diterima (untuk diusahakan) sebagai pengganti gaji (bagi pamong desa dan sebagainya)
  2. Tanah yang diterima (untuk diusahakan) dalam kaitan dengan jabatan yang dipegang; tanah jabatan.
Baca Juga: Jika Kepala Desa yang Baru Terpilih Mengganti Seluruh Perangkat Desa Apakah Melanggar Hukum?

Tanah bengkok ini tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain tanpa persetujuan seluruh warga desa, termasuk kepada kepala desa atau perangkat desa sekalipun.

Namun, tanah desa tersebut boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak pengelolaanya, artinya Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam hal ini sebagai orang yang diberikan hak hak pengelolaan dapat menyewakan tanah bengkok tersebut.

Klasifikasi Tanah Bengkok

Dominikus Rato dalam bukunya Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat (hal. 147) menjelaskan bahwa menurut penggunaanya, tanah bengkok dibagi menjadi tiga kelompok:

  1. Tanah Lungguh, menjadi hak pamong desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka terima;
  2. Tanah Kas Desa, dikelola oleh pamong desa aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa;
  3. Tanah Pengarem-arem, menjadi hak pamong desa yang pensiun untuk digarap sebagai jaminan hari tua. Apabila ia meninggal, tanah ini dikembalikan pengelolaannya kepada pihak desa.

Tidak semua desa memiliki ketiga kelompok lahan tersebut. Tanah bengkok merupakan salah satu bentuk hak komunal masyarakat adat desa, yaitu masyarakat hukum adat yang terbentuk secara teritorial. (Dominikus Rato, hal. 148)

Apa yang Dimaksud dengan Batal Demi Hukum dalam suatu Perjanjian?

Sebagaimana permasalahan yang timbul praktiknya banyak di lapangan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas bahwa Tanah Kas Desa tersebut dianggap tidak sah meskipun telah berdasar pada Perdes dan apakah itu bertentangan ketentuan peraturan di atasnya dapat dianggap batal demi hukum? Apakah status batalnya perjanjian tersebut memerlukan Putusan Pengadilan?

Pertama-tama perlu dipahami bahwa syarat sah-nya suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPer, yang menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat, yaitu:

  1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian;
  2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian;
  3. Suatu hal tertentu;
  4. Sebab yang halal.

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak memintakan pembatalan itu, perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan, tidak dibatalkan artinya (oleh Hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (yaitu pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

Sedangkan batal demi hukum artinya dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Jadi bila perjanjian dibuat dengan anak di bawah umur, tidak serta merta membuat perjanjian tersebut batal demi hukum tapi harus dimintakan pembatalannya ke Pengadilan Negeri, karena itu bukanlah merupakan syarat objektif.

Baca Juga: Apa itu Perjanjian?

Bisa dilihat pula Pasal 1254 KUH Perdata disebutkan: Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku. 

Menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian (hal.20) bahwa jika ada suatu hal yang terlarang dalam perjanjian maka syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi sehingga perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Mengenai pertanyaan selanjutnya mengenai penutupan portal kami sampaikan sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerd menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Dalam undang-undang tidak menentukan secara pasti mengenai perbuatan mana saja yang termasuk dalam katagori pasal di atas, namun kendati demikian telah diakui dalam praktik hukum bahwa yang termasuk dalam perbuatan yang disebut dalam ketentuan di atas adalah:

  1. Bertentangan dengan hak orang lain;
  2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
  3. Bertentangan dengan kesusilaan baik;
  4. Bertentangan dengan keharusan yang diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Sekalipun hanya satu dari perbuatan di atas yang dilakukan akan tetapi jika telah mendatangkan kerugian bagi pihak lainnya, maka pihak yang telah menimbulkan kerugian wajib memberikan ganti rugi.

Status Tanah Bengkok Menurut Hukum

Perlu juga dipahami sebagai dasar pemikiran hukumnya bahwa Tanah bengkok merupakan tanah desa yang merupakan kekayaan milik desa. Di situ titik tekannya.

Baca Juga: Bagaimana sih Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen?

Tanah bengkok tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain (diperjualbelikan) tanpa persetujuan seluruh warga desa, termasuk kepada kepala desa atau perangkat desa sekalipun, kecuali untuk kepentingan umum. Namun, tanah bengkok boleh disewakan kepada mereka yang diberi hak pengelolaannya, yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Jadi itu artinya, Kepala Desa tidak dapat memiliki tanah bengkok (Hak Milik) tersebut namun dapat menyewanya. Pemerintah Daerah memiliki kebijakan masing-masing di dalam mengelola tanah bengkok, misalnya seperti Sekretaris Desa (Sekdes) boleh menerima 50% hasil pengelolaan tanah bengkok.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed