oleh

Ini Kisah Gerwani Tentang Kekerasan Seksual dan Kawin Paksa

Sekilas Perempuan – Sebagai negara baru, Indonesia tahun 1950-an diwarnai perdebatan tentang berbagai peraturan pemerintah. Organisasi perempuan yang tengah tumbuh kala itu juga turut meramaikan persilangan pendapat. Salah satu topik yang santer dibicarakan ialah pengesahan Peraturan Pernikahan No. 19 tahun 1952.

Baca Juga: I’ve Been Ever Got Forced to Get Married But Now.. (A Reflection)

Menurut isinya, PP No.19/1952 memberikan hak kepada pegawai negeri untuk menunjuk lebih dari satu istri untuk menerima uang pensiun. Organisasi-organisasi perempuan progresif yang semakin sadar akan pentingnya monogami dalam negara modern merasa keberatan atas isi peraturan yang dinilai memfasilitasi poligami itu.

Sebelumnya, Menteri Urusan Agama juga sudah mengesahkan Peraturan Pernikahan No.22 tahun 1946 yang berisi peraturan tentang pendaftaran pernikahan dan talak talik. Peraturan ini kembali disempurnakan satu tahun kemudian dengan penambahan imbauan kepada pejabat sipil agar tidak mencatat pernikahan di bawah umur.

Namun kenyataannya, serangkaian peraturan di tahun-tahun awal kemerdekaan tersebut tetap mendapat penolakan dari organisasi perempuan. Mereka berpendapat pemerintah tidak benar-benar beritikad melindungi hak perempuan. Serangkaian perundingan melalui pembentukan komisi penyelidik hukum perkawinan pada tahun 1950 tidak berhasil menyatukan pendapat.

Cora Vreede-de Stuers dalam Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian (2008, hlm. 198-199) menyatakan pemerintah merasa kesulitan meratakan kepentingan yang bersifat agama dan netral. Selain itu, beberapa organisasi perempuan sekuler periode 1950-an yang benar-benar memperjuangkan isu ini kesulitan memperbesar pengaruh di hadapan parlemen.

Baca Juga: Pahami Kapitalisme dari Dapur Bagian 1

Di antara organisasi-organisasi perempuan barangkali hanya Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang memiliki akses eksklusif tersebut. Dengan bantuan PKI, Gerwani memberikan perhatian lebih kepada isu kekerasan seksual dan kawin paksa untuk mendorong pengesahan apa yang mereka sebut sebagai Undang-Undang Perkawinan Demokratis.

Antara Emansipasi dan Kepentingan Politik

Dalam kongres tahun 1954, Gerakan Wanita Sedar (Gerwis) merombak kebijakan organisasinya menjadi lebih radikal dan beralih nama menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Dalam Penghancuran Gerakan Perempuan (2010, hlm. 245), Saskia Wieringa menandai periode ini sebagai masa-masa paling feminis bagi Gerwani.

Tema kongres meliputi masalah kemerdekaan dan perdamaian serta emansipasi bagi perempuan dan anak-anak. Gerwani menuntut pemerintah segera menghapus segala bentuk imperialisme dan peraturan kolonial yang merugikan perempuan. Pada saat bersamaan, Gerwani juga menyatakan diri sebagai organisasi perempuan sekuler yang melampaui perbedaan-perbedaan ideologi.

“Dengan dihilangkannya sikap sektarian, baik dalam organisasi maupun cara kerjanya, Gerwani akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai gerakan wanita yang menghimpun massa luas dalam misi perjuangan bagi hak-hak perempuan dan anak-anak,” kata ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerwani, Umi Sarjono, seperti dikutip dari Wieringa.

Berkat resolusi tersebut, jumlah anggota Gerwani melompat tajam pada tahun-tahun berikutnya. Menurut catatan Amurwani Dwi Lestariningsih dalam Gerwani: kisah tapol wanita di Kamp Plantungan (2011, hlm. 47), pada tahun 1955, jumlah anggota Gerwani sudah mencapai lebih dari 400 ribu perempuan yang menyebar di lebih dari 40 cabang di seluruh Jawa.

Tecatat pada 1956, jumlah anggota Gerwani terus meningkat sekitar 100 ribu orang tiap tahunnya. Kampanye anti-tindak kekerasan seksual dan kawin paksa diselingi pula dengan sosialisasi program-progran organisasi. Akibatnya, pada 1963, Gerwani menjadi organisasi perempuan terbesar di Indonesia yang diklaim memiliki 1,5 juta orang pengikut.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed