oleh

Ini 7 Catatan LPSK yang Harus Dibenahi oleh Calon Kapolri Baru

Sekilas News – Kursi sebagai Kapolri memang belum sepenuhnya didudukinya, namun setumpuk PR sudah menghadangnya. Banyak pengamat dan elemen masyarakat serta lembaga negara yang memberikan gambaran seperti apa pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh Kapolri baru nantinya.

Diantara masukan terkait pekerjaan rumah Kapolri baru itu, cukup komprehensif kiranya apa yang disampaikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Seperti dikutip oleh TEMPO, CO, LPSK mencatat ada 7 hal yang perlu diperbaiki oleh calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo nantinya. 

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan catatan pertama adalah soal penyiksaan yang dilakukan anggota kepolisian saat menjalankan tugasnya. Praktik penyiksaan, kata Edwin, masih menjadi catatan buram masyarakat sipil Indonesia. Merujuk data KontraS, sepanjang periode Mei 2019-Juni 2020, terdapat 62 kasus penyiksaan dimana pelaku dominan adalah oknum polisi dengan 48 kasus. Dari keseluruhan kasus yang terdata, terdapat 220 orang korban, dengan rincian 199 korban luka dan 21 korban meninggal dunia.

Peristiwa terakhir yang menarik perhatian, dikenal dengan Peristiwa KM 50, yang menewaskan 6 orang laskar FPI dimana rekomendasi Komnas HAM meminta agar peristiwa itu diproses dalam mekanisme peradilan umum pidana.  Sejauh ini  kasus penyiksaan yang dilakukan oleh polisi diselesaikan dengan mekanisme internal etik/disiplin dibandingkan proses peradilan pidana. 

“Publik mempertanyakan, equality before the law dan efek jeranya. Memang, penyiksaan masih memiliki problem regulasi karena tidak ada di KUHP sehingga disamakan dengan penganiayaan,” tutur Edwin Wakil Ketua LPSK.

Catatan kedua LPSK adalah mengenai penanganan kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang akhir akhir ini memakan banyak korban pengguna sosial media. Menurut Edwin, catatan yang menjadi sorotan dalam perkara ini adalah sikap imparsialitas polisi dalam menindak pelaku tanpa memandang afiliasi politiknya. “Yang sering muncul menjadi pertanyaan publik atas perkara ini ialah, sejauh mana Polri bertindak imparsial tanpa melihat afiliasi politik dari para pelakunya,” tuturnya.

Pernyataan dari LPSK ini memang tidak salah tentunya karena sejauh ini Polri terkesan menyasar pihak pihak tertentu saja dalam menegakkan hukum atas perkara hoak dan ujaran kebencian khususnya di sosial media. Mereka yang menjadi buzzer-buzzer penguasa terkesan kebal hukum karena tidak pernah di proses untuk dimasukkan ke penjara. Sebaliknya mereka yang berasal dari kelompok oposisi begitu sigap aparat memprosesnya.

Para buzzer istana yang suka menebar kebencian, fitnah dan berita hoaks itu sudah berkali dilaporkan kepada pihak berwajib tapi nyaris tak satupun yang berhasil di giring ke penjara. Beberapa contoh diantaranya, Abu Janda pernah dilaporkan Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) ke Badan Reserse Kriminal Polri pada, 10 Desember 2019 lalu namun tidak ada kelanjutan kasusnya.

Pada tanggal 1 November 2019 lalu, Fahira Idris, anggota DPD RI dari Jakarta, resmi melaporkan dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando ke Polda Metro Jaya. Pelaporan itu adalah buntut unggahan meme Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tata rias tokoh fiksi Joker, oleh Ade Armando.

Baca Juga: KontraS, YLBHI, Aktivis HAM: Maklumat Kapolri Langgar Konstitusi

 Namun sampai sekarang belum jelas bagaimana tindaklanjut kasus tersebut karena tidak ada kabar beritanya. Mengenai Ade Armando sudah berkali kali dilaporkan ke polisi karena unggahannya dimedia sosial yang dianggap mengandung ujaran kebencian, dan berita dusta.

Buzzer penguasa lainnya,Denny Siregar dilaporkan ke Polres Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Laporan itu terkait unggahannya di media sosial yang diduga menghina santri cilik dari sebuah pesantren yang ada disana. Pihak kepolisian membenarkan adanya laporan terhadap Denny. Laporan dibuat oleh Ustaz Ruslan namun sampai saat ini tidak terdengar kelanjutan penanganan perkaranya.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa aparat kepolisian masih belum bertindak secara adil untuk memperlakukan para penyebar hoak dan ujaran kebencian khususnya di sosial media. Pada hal para buzzer penguasa itu sebagaian mendapatkan pembiayaan dari negara yang artinya uang rakyat yang dipakainya. Karena itu menjadi tantangan baru Kapolri baru untuk bisa bertindak adil dalam menegakkan hukum dalam perkara penyebaran hoak dan ujaran kebencian terutama di sosial media.

Catatan Ketiga, yaitu pentingnya polisi mengedepankan restorative justice dalam penegakan hukum yang dilakukannya. Menurut LPSK,  penjara sudah penuh sehingga sudah waktunya polisi menggunakan pendekatan restorative justice sebagai penyelesaian tindak pidana.

Baca Juga: Bagaimana Kekuatan Hukum Maklumat Kapolri dalam Peraturan Perundang-Undangan

Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya.

Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelakunya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed