oleh

Hidayat Nur Wahid: Maklumat Kapolri Ini Berpotensi Memetieskan Pengusutan Kasus Penembakan 6 Laskar FPI

Sekilas News – Maklumat Kapolri bernomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) menjadi pertentangan banyak pihak salah satunya dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

Menurut Hidayat Nur Wahid maklumat Kapolri tersebut lebih khusus pada poin 2 huruf d yang berisi tentang larangan bagi masyarakat untuk mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial itu, dapat menjadi penghambat dalam menuntutaskan kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI). Ia pun mengusulkan agar maklumat tersebut bisa dicabut.

“Jadi kalau demikian halnya maklumat ini menjadi potensial untuk kemudian memetieskan atau tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya pengusutan terhadap penembakan 6 laskar FPI,” ujar Hidayat Nur Wahid dilansir dari MNC Media, Sabtu (2/1/2021).

Baca Juga: Kapolri Keluarkan Maklumat, Ini Tanggapan Munarman

Hidayat Nur Wahid pun mengusulkan agar Kapolri mencabut maklumat tersebut karena hal itu juga ditentang oleh rekan-rekan komunitas pers dan juga oleh Dewan Pers. Dan juga bertentangan dengan Undang-undang tentang pers dan juga atau tidak sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 28 F.

Di mana Pasal 28F berbunyi : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

“Saya usulkan itu dicabut saja karena itu potensial membuat pengusutan terhadap kasus penembakan 6 laskar FPI itu menjadi tidak bisa ditindaklanjuti, tidak bisa komunikasikan, tidak bisa diakses dan itu artinya harus dipetieskan,” katanya.

Baca Juga: Kapolri Terbitkan Maklumat Larangan Kegiatan dan Atribut FPI

“Padahal ini sudah menjadi masalah yang sangat menjadi pusat perhatian publik bahkan banyak pakar dan lembaga hukum yang menyampaikan bahwa pembunuhan atau penembakan terhadap 6 Laskar FPI itu ektra judiciale killing dan itu adalah pelanggaran HAM berat dan karenanya memang harus dibongkar,” tambahnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed