oleh

Dugaan KTP Dicatut untuk Dukung Bajo Lawannya Gibran di Pilkada Serentak Solo

Sekilas Daerah, Solo – Muhammad Halim masih sulit percaya bagaimana ia dan kedua anaknya, yang tinggal di Kampung Tegalsari, Laweyan, bisa dinyatakan masuk dalam daftar pendukung Bajo.

Halim adalah kakak kandung Muhammad Ali Naharussurur (Abah Ali), pengasuh Ponpes Ta’mirul Islam Solo. Abah Ali mendaftar sebagai calon Wali Kota Solo dari jalur perseorangan. Ia kandas saat tahap administrasi di KPU Surakarta.

Pada akhir Juni 2020, Halim didatangi oleh panitia pemungutan suara (PPS) bersama tim verifikasi Bajo. Mereka berkata KTP Halim masuk dalam daftar pendukung Bajo.

Halim masih bingung. Ia bertanya, bagaimana bisa tim Bajo mendapatkan KTP miliknya dan kedua anaknya? Tim verifikasi Bajo tak bisa menjawab kebingungannya. Mereka hanya bilang KTP didapatkan dari tim lapangan yang mencari KTP.

Tak ingin memperpanjang urusan, ia menandatangani surat pernyataan tidak mendukung Bajo dalam formulir lampiran model BA.5-KWK Perseorangan dari KPU.

Baca Juga: Anak dan Menantu Jokowi Potensi Terpilih Jadi Kepala Daerah

“Waktu itu kami menolak. Kami bukan pendukung Bajo,” kata Halim kepada tim kolaborasi Tirto dan Suara.com pada pekan ketiga November lalu yang dikutip oleh sekilasnews.

Tresno Subagyo, warga Mojosongo, Jebres, yang kami temui pada akhir November lalu, juga mengalami hal serupa. Tresno kaget saat didatangi petugas PPS dari KPU yang menyampaikan namanya masuk dalam daftar pendukung Bajo.

“Karena saya merasa tidak mendukung, maka saya mengatakan saya tidak mendukung,” kata Tresno, lalu menandatangani surat pernyataan tidak mendukung Bajo.

Nicolous Irawan Ika Paksi juga kaget saat mengetahui ia dan tiga anggota keluarganya termasuk ayah, ibu, dan adiknya, yang tinggal di Kampung Jogobayan, Banjarsari, masuk dalam daftar pendukung Bajo.

KTP dan pernyataan dukungan satu keluarga tersebut tercatat di KPU. Ia baru tahu itu saat PPS dari KPU melakukan verifikasi mendatangi rumahnya. Nico menegaskan ia tak pernah memberikan dukungan kepada calon siapa pun.

Profesinya sebagai wartawan mengharuskannya untuk independen, sehingga tak mungkin ia memberikan KTP dukungan untuk pasangan calon di Pilkada. Ia juga kaget sebab, setelah menikah sejak Januari 2020, ia telah pindah penduduk ke Purworejo, Jawa Tengah. Seharusnya ia tak memiliki lagi hak pilih untuk Pilkada Solo.

Baca Juga: Rocky Gerung Komentari Kemenangan Anak dan Menantu Jokowi, Apa Kata Dia?

“Akhirnya saya tanda tangan surat pernyataan [tidak mendukung Bajo], ayah, ibu dan adik saya juga,” kata Nico.

Temuan sejumlah warga yang dicatut KTP mereka untuk mendukung Bajo mencuat. Pada 11 Agustus 2020, Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu melaporkan temuan itu ke Badan Pengawas Pemilu Solo. Tresno dan Halim menjadi saksi atas temuan tersebut.

Namun, Bawaslu menghentikan penanganan perkara itu. Ketua Paguyuban, Johan Syafaat Mahanani, menyebut saat itu menemukan lima warga yang datanya, berupa KTP dan tanda tangannya, dicatut untuk memberikan dukungan ke Bajo.

Namun, hanya dua warga yang bersedia melapor sebagai saksi di Bawaslu. Ia meyakini, bila prosedur pemilihan ini dijalankan dengan benar, ada ribuan orang yang ketahuan KTP mereka dicatut untuk mendukung Bajo.

Ia curiga KTP yang digunakan merupakan KTP dukungan yang sebelumnya telah digunakan para calon legislatif saat Pemilu 2019.

“Bisa jadi seperti itu,” kata Johan di rumahnya, kawasan Pajang, Laweyan, kepada Tirto pada 23 November 2020. Banyak KTP dukungan yang didapatkan Bajo dan temuan orang-orang yang menyatakan KTP mereka dicatut juga dicurigai oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Solo, Muhammad Taufiq.

Taufiq telah mengirimkan surat desakan kepada KPU untuk transparan. Taufiq berkata pencatutan surat dan KTP dukungan itu dapat dijerat pidana sesuai Undang-Undang 10/2016 tentang Pilkada. Dan, jika terbukti ada pemalsuan dokumen KTP, bisa dijerat pidana dalam UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

“Jadi, mulai pengumpul [KTP], KPU, dan kandidat bisa kena [pidana]. Jadi, sebaiknya jangan coba main-main dengan persoalan ini,” tulis Taufiq dalam surat permintaan transparansi verifikasi dukungan Bajo kepada KPU, 29 Juli 2020.

loading…

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed