oleh

Dua Kali Mangkir Dipanggil Polisi Akhirnya Dirut PT Wiraraja Madura-Marina Destination Penuhi Panggilan Polisi

Sekilas Daerah, Pamekasan – Direktur PT Wiraraja Madura-Marina Destination Abdul Gani akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polres Pamekasan Senin (4/1). Dia menghadap penyidik setelah sebelumnya dua kali mangkir pada 21 dan 26 Desember 2020. Gani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus reklamasi ilegal di Kecamatan Tlanakan.

Kepada penyidik, pria kelahiran Pamekasan, 15 April 1973, itu mengakui reklamasi ilegal tersebut. Dia juga mengaku sebagai penanggung jawab pembuatan daratan baru yang dilakukan PT Wiraraja Madura-Marina Destination tersebut.

”Tersangka mengakui semua kesalahan yang diperbuat,” ungkap Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Adhi Putranto Utomo kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM) Selasa (5/1). ”Tersangka tidak kami tahan,” sambung Adhi.

Baca Juga: 6.300 PNS di Pamekasan Belum Menerima Gaji di Bulan Pertama Tahun 2021

Salah satu alasan Polres Pamekasan tidak menahan pria 48 tahun itu, ancaman hukuman di bawah lima tahun. Saat ini polisi sedang melengkapi berkas administrasi untuk diteliti kejaksaan. ”Kalau sudah lengkap, kita serahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan,” terangnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Abdul Gani ditetapkan tersangka dalam kasus reklamasi ilegal pada 17 Desember 2020. Penetapan tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) bernomor B/944/XII/RES.1.24/2020 Satreskrim Polres Pamekasan.

SP2HP ini merujuk pada tiga laporan sekaligus pada 2 Juli 2020. Pertama, PT Wiraraja dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup. Kedua, dalam dugaan tindak pidana reklamasi. Ketiga, dalam dugaan tindak pidana penataan ruang. 

Laporan tersebut dilakukan oleh sejumlah ormas di Pamekasan. Pelaporan itu diwakili salah seorang anggota ormas bernama Abdul Halim. Atas tindakan reklamasi itu, kafe, resto, dan penginapan Wiraraja Tlanakan ini dianggap melanggar pasal 75 juncto pasal 16 ayat (1) UU 1/2014 tentang Perubahan atas UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda Rp 500 juta. 

Baca Juga: Gaji Honorer 2021 Masih Belum Ada Kejelasan, Ketua FHI Jember: Mau Jadi Apa Jember?

Lahan yang direklamasi ini ada yang sudah berwujud kolam renang dan ada yang berupa tanah kosong atau belum dibangun. Lahan ini berada di sisi selatan bangunan utama kafe, resto, dan penginapan utama milik PT Wiraraja Madura-Marina Destination di Kecamatan Tlanakan. 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed