oleh

Dilematika Hukuman Mati Untuk Sang Koruptor

Sekilas Opini – Tren korupsi di Indonesia selama satu semester periode tahun 2020 (per 1 Januari – Juni 2020), setidaknya terdapat 169 kasus korupsi sebagaimana yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dilansir dari nasional.kontan.co.id.

Berbagai kalangan masyarakat geram terhadap korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat negara. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi tidak membuat “jera” pelaku.

Faktanya, di tengah-tengah terjadinya bencana Pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) terungkap lagi kasus yang berkaitan dengan dana bantuan sosial (bansos) yang diperuntukkan bagi masyarakat.

Baca Juga: Sekilas Mengenai Menteri Juliari Batu Bara, Tersangka Korupsi Bansos

Di Indonesia, tindak pidana korupsi sendiri dimaklumatkan sebagai suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa, maka terhadap pelaku dapat dijatuhi hukuman “mati”, namun penerapannya harus dapat dinyatakan memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Unsur-unsur yang dimaksudkan antara lain adalah “dalam keadaan tertentu”.

Ilustrasi apakah Koruptor pantas dihukum mati. Foto: Sekilas News.

Untuk memahami frasa “dalam keadaan tertentu” penjelasan pasal 2 ayat (2) menyatakan: adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi“.

Terhadap kasus korupsi yang terjadi pada lingkungan Kementerian Sosial dalam hal ini Menteri Sosial yaitu Juliari Peter Batubara, hukuman mati dapat saja dijatuhkan, apabila penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membuktikan secara lebih tajam dan sempurna tindak pidana korupsi yang dilakukan olehnya.

Baca Juga: Firli: Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara Bisa Dihukum Mati

Sementara itu, unsur dalam “keadaan tertentu” pada penjelasan pasal 2 ayat (2) undang-undang TPPK tersebut dapat dihubungkan dengan  Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Non-Alam.

Sanksi atau hukuman mati dapat diterapkan kepada para koruptor apabila melakukan korupsi “dalam keadaan tertentu”, hal ini untuk mewujudkan kepastian hukum yang seirama dengan adegium Fiat Justitia Ruat Caelum yang menegaskan bahwa dalam kondisi segawat apapun hukum harus ditegakkan.

Namun hal ini bukan perkara mudah bagi penegak hukum di negara yang menganut asas demokrasi karena akan mendapat tantangan dari masyarakat dunia dan  tidak terkecuali oleh pegiat Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Meski demikian hukum adalah hukum, ia harus ditegakkan dalam kondisi apapun. Selanjutnya atas tindak pidana korupsi seperti ini harus dikembalikan kepada penegak hukum yakni Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) RI, Kejaksaan Agung RI, dan Pengadilan sebagai upaya untuk memenuhi tujuan hukum itu sendiri dan menepati janji sebagai yang digaungkan oleh Ketua KPK RI saat ini.

Rudy Farcison S, S.H. (Advokat/Pengacara Publik)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed