oleh

Cara Mudah Membedakan Pelanggaran Dan Kejahatan

Sekilas Hukum– Pada dasarnya tidak mudah membedakan antara pelanggaran dan kejahatan karena keduanya merupakan sebuah tindak pindana yang sama-sama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian pelanggaran dan kejahatan memang tidak secara ekplisit tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi untuk memproleh kejelasan mengenai pelanggaran dan kejahatan bisa merujuk kepada pendapat ahli seperti Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana (hal. 106) menyatakan bahwa pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran di dalam Memorie van Toelichting (WvS) Belanda 1886 dan Memorie van Toelichting (WvS) KUHPidana Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis.

Baca Juga: Pemberlakuan Hukum Pidana di Indonesia

Kejahatan seringkali disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.

Dilihat dari jenis pidananya antara kejahatan dan pelangaran tidak perbedaan yang sangat mendasar, hanya saja bagi orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran akan dikenakan pidana denda atau kurungan bukan penjara berbeda dengan orang yang melakukan tindak pidana kejahatan akan dikenakan pidana penjara.

Tindak Pidana Pelanggaran diatur dalam Buku III (Ketiga) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pelanggaran dimulai Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 KUHP sedangkan Tindak Pidana Kejahatan diatur secara tegas dalam Buku II (Kedua) tentang Kejahatan dimulai Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP.

Baca Juga: Beda, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, dan Pidana Tutupan

Contoh Tindak Pidana Pelanggaran: Mabuk di tempat umum ( Vide Pasal 492 KUHP,  Pelanggaran Terhadap Orang Yang Memerlukan Pertolongan (Vide Pasal 531), Bab II tentang Pelanggaran Ketertiban Umum.

Contoh Tindak Pidana Kejahatan: Tindak Pidana Perkosaan (Vide Pasal 285 KUHP), Penganiayaan (Vide Pasal 351KUHP), Pencurian (Vide Pasal 362 KUHP) dan Pembunuhan (Vide Pasal 338 KUHP).

Kadaluarsa atau tenggang waktu (verjaring) untuk melakukan penuntutan lebih lama dari pelanggaran sedangan untuk tenggang waktu atau daluwarsa untuk melakukan penuntutan lebih singkat yaitu 1 (satu) tahun bagi semua pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP yang berbunyi:

(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

  • Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
  • Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
  • Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
  • Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

(2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed