oleh

Boyamin Saiman: Mensos Layak Dihukum Mati

Sekilas News – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong KPK menerapkan pasal ancaman pidana mati untuk Juliari Batubara dalam kasus dugaan suap bansos Corona.

Pasalnya, MAKI melihat perbuatan Menteri Sosial ini dan 4 tersangka lainnya layak dituntut hukuman mati.

“Layak dituntut hukuman pidana mati karena diduga korupsi pada saat bencana, harus dikonstruksikan Pasal 2 dan 3 karena penyalahgunaan wewenang juga,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi, Minggu (6/12/2020).

Boyamin mengatakan kasus ini bukan hanya terkait penyuapan, tapi ada juga indikasi penyalahgunaan wewenang. Boyamin menyebut hal itu terlihat dari fee yang disepakati sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket.

“Jadi ini bukan semata-mata suap tapi penyalahgunaan wewenang. Buktinya itu kerugiannya negara bukan suapnya di angka Rp 10 ribu dari di Rp 300 ribu, tapi bukan suapnya itu, tapi kan semestinya negara cukup membayar Rp 290 ribu bukan bayar Rp 300 ribu ini kan ada pemahalan harga jadi gitu lho penyalahgunaan wewenangnya,” ujarnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan 5 tersangka kasus korupsi bantuan sosial (bansos) virus Corona (COVID-19), termasuk Menteri Sosial, Juliari Batubara.

Terkait ancaman hukuman mati tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya mengatakan pihaknya akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tepatnya merujuk pada Pasal 2.

“Kita paham di dalam penentuan UU 31 tahun 1999 yaitu pasal 2 tentang penindakan, yaitu barang siapa yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain dengan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian negara,” kata Firli dalam pernyataan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu (6/12).

Firli mengatakan dalam UU itu memang ada aturan hukum mati. Dalam kasus korupsi bantuan sosial ini, Firli mengatakan KPK akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti.

Berikut ini bunyi pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999:

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed