oleh

Beda, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, dan Pidana Tutupan

Sekilas Hukum – Pidana penjara, kurungan dan Tutupan adalah pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim selain pidana mati dan pidana denda sesuai yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pidana Penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, antara satu hari hingga lima belas tahun berturut-turut (Vide Pasal 12 KUHP ayat (2)) serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja akan tetapi lebh ringan dari pidana kurungan (Vide Pasal 14 KUHP).

Pidana Penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan (Vide Buku Kedua KUHP tentang Kejahatan Pasal 104 sampai dengan Pasal 488).

Baca Juga: Pemberlakuan Hukum Pidana di Indonesia

Pidana Kurungan dikenakan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun (Vide Pasal 18 ayat (1) KUHP) dan tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan (Vide Pasal 18 ayat (3) KUHP) pidana kurungan juga dikenakan kewajiban kerja tetapi lebih ringan daripada kewajiban kerja terpidana penjara (Vide Pasal 19 ayat (2)).

Pidana Kurungan dikenakan bagi orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran (Vide Buku ketiga KUHP tentang Pelanggaran Pasal 489 sampai dengan Pasal 569), atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan (Vide Pasal 30 ayat (2) KUHP).

Pidana Tutupan  merupakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP Penambahan pidana tutupan ke dalam ketentuan KUHP melalui UU Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Di dalam ketentuan Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan menjelaskan bahwa:

(1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

(2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Menurut Andi Hamzah dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana (hal. 191), pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi, dalam praktik dewasa ini tidak pernah ketentuan pidana tutupan diterapkan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed