oleh

Batalnya Surat Kuasa serta Jenis-jenis Surat Kuasa

Sekilas Opini – Setiap orang pastinya memiliki urusan yang berkait dengan administrasi, entah itu urusan pribadi, bisnis, hukum, dan sebagainya untuk mewakili kepentingan kita.

Ada beberapa jenis surat kuasa disebutkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang dapat digunakan oleh seseorang untuk melimpahkan wewenang kepada orang lain, guna mewakili pemberi kuasa untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Pengaturan Surat kuasa dapat ditemukan dalam buku III perikatan pasal 1792 sampai Pasal 1819 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Adapun Jenisnya Surat Kuasa tersebut yang dikutip dari beberapa sumber adalah sebagai berikut:

  1. Surat Kuasa Umum diatur dalam Pasal 1796 KUH Perdata, menurut Pasal tersebut, kuasa umum bertujuan untuk memberi kuasa kepada seseorang mengurus (beherder) kepentingan pemberi kuasa, namun surat kuasa umum sepert ini tidak dapat dijadikan dasar untuk untuk mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan.
  2. Surat Kuasa Khusus diatur dalam Pasal 1975 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kuasa dapat diberikan secara khusus, yaitu mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal, sebagaimana yan tertuang dalam Surat Edaran Mahkaman Agung (SEMA) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung seperti SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.
  3. Surat Kuasa Istimewa diatur dalam Pasal 1975 KUH Perdata junto Pasal 157 HIR dan 184 RBG mengatur tentang kuasa istimewa. Berdasarkan ketentuannya Pasal tersebut, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kuasa istimewa tersebut menjadi sah secara hukum, syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah sebagai berikut:
  • Bersifat limitatif pemberian kuasa istimewa hanya terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting, yang pada prinsipnya tindakan tersebut hanya boleh dilakukan sendiri oleh pemberi kuasa. Lingkup tindakan yang dibolehkan untuk diwakili dengan kuasa istimewa, adalah: Memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa atau untuk meletakkan hak tanggungan di atas benda tersebut, Membuat perdamaian dengan pihak ketiga, Mengucapkan sumpah penentu (decisoir eed) dan sumpah tambahan (supletoir eed) sesuai dengan Pasal 157 HIR/Pasal 184 RBG.5, Mengucapkan ikrar talak, sesuai dengan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
  • Berbentuk akta autentik menurut Pasal 123 HIR, surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat sah. R. Soesilo, menafsirkan surat sah tersebut dengan akta autentik (akta notaris). Dalam akta tersebut ditegaskan secara jelas mengenai tindakan apa yang akan dilakukan oleh penerima kuasa.

Berakhirnya Surat Kuasa

Surat kuasa tidak dapat dipergunakan kembali oleh si penerima kuasa atas kehendak pemberi kuasa apabila telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1813 KUHPerdata yakni sebagai berikut: Atas permintaan penerima kuasa, Salah satu pihak dalam keadaan pailit, Salah satu pihak di bawah pengampuan (curatele), Persoalan yang dikuasakan telah dapat diselesaikan dan Salah satu pihak meninggal dunia (si penerima atau si pemberi).

Suparman, S.H., M.H. (Advokat / Pengacara Publik)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed