oleh

Bagaimanakah Status BUMDesa Saat Ini Setelah Adanya UU Cipta Kerja?

Sekilas Hukum – Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) kini resmi ditetapkan sebagai badan hukum. Ketetapan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebelumnya, posisi atau keberadaan BUM Desa menjadi suatu permasalahan yang telah membelit sejak 2014, ketika UU No 6/2014 tentang Desa menyebut BUM Desa sebagai badan usaha, namun belum tegas tertulis sebagai badan hukum.

Namun UU Cipta Kerja pada pasal 117 tertulis Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Baca Juga: Jika Kepala Desa yang Baru Terpilih Mengganti Seluruh Perangkat Desa Apakah Melanggar Hukum?

Sebelumnya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pun menyambut baik ditetapkannya Bumdes sebagai badan hukum. Menurutnya mulai saat ini perekonomian desa bisa diakselerasi.

“Pengelolaan ekonomi di desa mengalami percepatan luar biasa dengan lahirnya UU Cipta Kerja karena di dalamnya mengatur tentang Bumdes sebagai badan hukum.”

Menurut Abdul dengan ditetapkannya BUM Desa sebagai badan hukum maka berbagai upaya bisa dilakukan untuk percepatan peningkatan ekonomi masyarakat desa. Sebab BUM Desa sebagai badan hukum sekaligus badan usaha bisa mendirikan perseroan terbatas untuk usaha apapun. Mulai dari mendirikan lembaga keuangan mikro, pengelolaan jasa pelayanan bagi warga misalnya pengelolaan air bersih, peningkatan upaya ketahanan pangan, hingga pengadaan listrik di desa.

Baca Juga: Perlindungan Hukum terhadap Guru dan Kegiatan Proses Belajar Mengajar di Sekolah

“Apapun bisa dilakukan BUM Desa dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Namun dengan catatan bahwa usaha yang dilakukan BUM Desa tidak sedang dikerjakan warga masyarakat.

“Artinya BUM Desa hanya boleh melakukan berbagai usaha yang belum dilakukan masyarakat karena inti kehadiran BUM Desa adalah untuk kepentingan ekonomi warga masyarakat,” tandasnya.

Apa itu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)?

Dalam pengembangan dan pembangunan Desa, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) memberikan amanat kepada Desa untuk dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (“BUM Desa”). BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 87 ayat (3) UU Desa juga menjelaskan bahwa BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Baca Juga: Bagaimana Kekuatan Hukum Maklumat Kapolri dalam Peraturan Perundang-Undangan

BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, apalagi dengan telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Badan Hukum.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed