oleh

Bagaimana sih Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen?

Sekilas Hukum – Kemajuan perekonomian Indonesia saat ini tidak lepas dari peranan aktivitas usaha. Dari mulai perdagangan barang sampai jasa, keduanya memengaruhi pergerakan roda ekonomi nasional. Meski kegiatan tersebut bisa berjalan lancar, berbagai permasalahan tetap terjadi. Terutama kasus sengketa konsumen—yang gugatannya dapat dilakukan dengan prosedur class action.

Peraturan tertulis tentang class action dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 46 Ayat 1. Pasal tersebut berisi ketentuan menggugat pelaku usaha oleh konsumen atau perwakilannya. Pengaduan dan gugatan bisa diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Indonesia (BPSK).

Jenis Sengketa di BPSK

Sengketa di BPSK dibedakan berdasarkan kategori produk, yaitu sengketa barang dan jasa.

  • Sengketa Barang: Beberapa kasus yang termasuk dalam sengketa barang, antara lain makanan dan minuman, berlangganan surat kabar, elektronik, serta perhiasan.
  • Sengketa Jasa: Kategori sengketa jasa meliputi pemanfaatan jasa, antara lain asuransi, pembelian rumah, perbankan, kredit kendaraan, telekomunikasi, listrik, air, dan PDAM. Tidak ketinggalan, pelayanan kartu kredit, transportasi umum, serta parkir juga tergolong dalam perselisihan jasa.

Alur Penyelesaian Sengketa Konsumen

Alur penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha—baik publik maupun privat—diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa, penuntasan masalah konsumen memiliki kekhasan.

Pasalnya, pihak yang bersengketa bisa memilih beberapa lingkungan peradilan. Lingkungan peradilan tersebut meliputi, penyelesaian di pengadilan dan luar pengadilan.

Baca Juga: Ini yang Perlu Anda Ketahui Hak dan Kewajiban Anda sebagai Konsumen

Hal itu sesuai dengan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara bisa dilakukan melalui cara-cara berikut ini:

  • Cara damai. Jalan damai untuk menyelesaikan sengketa konsumen tidak melibatkan BPSK ataupun pengadilan. Antara konsumen dan pelaku usaha menuntaskannya secara kekeluargaan. Pun penyelesaiannya terlepas dari aturan Pasal 1851-1864 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di dalam pasal tersebut terdapat aturan syarat-syarat, kekuatan hukum, serta perdamaian yang mengikat (dading).
  • Cara menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan. Konsumen juga bisa memilih penyelesaian lewat pengadilan. Upaya ini wajib mengikuti aturan-aturan di peradilan umum. Pun segala keputusannya berada di tangan majelis yang menangani sengketa konsumen dan pelaku usaha.
  • Penyelesaian Perkara lewat BPSK. Cara ketiga adalah lewat BPSK. Berikut alur penyelesaian sengketa melalui BPSK.  

Tahapan-Tahapan Mengajukan Gugatan Sengketa Perlindungan Konsumen

Pengajuan Gugatan

Pengajuan gugatan—sebagaimana dijelaskan sebelumnya—dapat dilakukan oleh konsumen atau sekelompok konsumen. Permohonan tersebut diajukan ke BPSK terdekat dari tempat tinggal penggugat. Lokasi BPSK biasanya di ibu kota kabupaten atau kotamadya.

Jika konsumen tidak bisa mengajukan permohonan sendiri, ia diperkenankan mengirim kuasanya. Begitu pula ketika penggugat meninggal dunia, sakit, atau lanjut usia, pengaduan dapat dilakukan oleh ahli waris yang bersangkutan.

Baca Juga: Debt Collector Tidak Bisa Serta Merta Tarik Motor, Ini Aturannya…

Cara mengajukan permohonan gugatan tersebut boleh secara lisan maupun tertulis. Asalkan semua itu memenuhi syarat undang-undang. Setelah menentukan perwakilan, selanjutnya permohonan tertulis dikirimkan atau diserahkan ke sekretariat BPSK.

Sebagai bukti telah menerima, biasanya BPSK memberikan tanda terima tertulis. Sementara itu, khusus permohonan lisan, sekretariat akan mencatat pengajuan penggugat di sebuah formulir.

Di formulir itu nantinya ada tanggal dan nomor pendaftaran. Lalu, bagaimana jika berkas permohonan tidak lengkap atau keluar dari aturan Kemenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001?

Dalam kasus ini, BPSK berhak menolak pengajuan permohonan. Hal itu pun dilakukan ketika permohonan yang diajukan bukan wewenang BPSK.

Sebaliknya, kalau permohonan memenuhi kriteria, BPSK wajib memanggil tergugat (pelaku usaha). Pemanggilan tersebut berupa surat tertulis yang dilampiri gugatan dari konsumen. Proses pemanggilan ini berlangsung paling lama 3 hari sejak berkas pemohon masuk dan disetujui BPSK.

Pemilihan Metode Penyelesaian Sengketa Konsumen

Tahap berikutnya—setelah tergugat memenuhi panggilan—kedua belah pihak menentukan metode penyelesaian perkara. Metode tersebut harus disepakati keduanya. Berikut ini metode yang bisa dipilih antara lain:

Baca Juga: Indonesia Menerapkan Hukuman Kebiri, Simak Daftar Beberapa Negara yang Menerapkan Hukuman yang Sama…
  • Mediasi. Proses ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa konsumen di pengadilan melalui BPSK. Fungsi BPSK hanya sebagai penasihat. Sementara penyelesaian masalah diserahkan kepada pihak yang bersengketa.  
  • Konsiliasi. Metode konsiliasi digunakan dalam penuntasan masalah konsumen di luar pengadilan. Majelis bertugas untuk mendamaikan pihak yang bersengketa. Namun, majelis hanya sebagai konsiliator (pasif). Sementara itu, hasil putusan diserahkan kepada pihak penggugat dan tergugat.
  • Arbitrase. Pada metode arbitrase, para majelis berlaku aktif dalam menyelesaikan perkara pihak yang bersengketa. Khusus arbitrase, penyelesaian masalah dilakukan melalui pengadilan negeri dan kasasi Mahkamah Agung. Karena itu, putusan akhir berada di tangan MA—pengaduan dianggap selesai di tahap ini.    

Putusan Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha

Putusan yang ditetapkan oleh majelis BPSK terdiri dari dua jenis sebagai berikut ini:

  • Putusan BPSK untuk metode penyelesaian dengan konsoliasi dan mediasi. Putusan ini berisi perjanjian damai tanpa disertai sanksi administratif. Perjanjian tersebut disepakati dan ditandatangani pihak yang bersengketa.
  • Putusan BPSK untuk metode arbitrase. Berbeda dengan konsiliasi dan mediasi, arbitrase memuat putusan perkara perdata. Setiap putusan memuat duduk perkara disertai pertimbangan hukum.
Baca Juga: Bagaimanakah Status BUMDesa Saat Ini Setelah Adanya UU Cipta Kerja?

Meski tiap jenis putusan berbeda hasil, BPSK harus mendahulukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika mufakat tak kunjung tercapai, langkah selanjutnya adalah mengambil suara terbanyak. Itu pun mesti didasarkan pada kesepakatan pihak yang bersengketa.

Putusan yang didapatkan minimal harus membuat efek jera bagi pelaku usaha sehingga mau bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Pun bersedia mengganti rugi akibat pencemaran barang yang diperdagangkan. Aturan ini juga berlaku untuk produk berupa jasa pelayanan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed