Sekilas Daerah, Solo – Sapardi menugaskan Agung Priantoro, anak buahnya, sebagai koordinator lapangan untuk seluruh koordinator pengumpulan KTP di tingkat kecamatan. Tiap kecamatan, ada tiga sampai empat koordinator; begitupun di tingkat kelurahan.
Koordinator di tingkat desa kemudian mengkoordinasi di tingkat RT/RW. Namun, cerita Sapardi, hanya 25 persen atau 15.000 dari 60.000 KTP yang mereka dapatkan dengan cara demikian.
“Jumlah lebih banyak didapatkan dengan cara grosir”, cerita Sapardi.
Cara ini dia dapatkan dari para tim sukses yang pernah mengumpulkan KTP untuk para caleg.
“75 persen [dari 60 ribu] KTP dari KTP grosir,” kata Sapardi.
Dana operasional penggalan KTP ini sebesar Rp1,5 miliar atau Rp25.000 per KTP. Alokasinya: Rp10.000 untuk pemilik KTP yang diberikan dalam bentuk sembako setelah dukungan mereka dinyatakan memenuhi syarat KPU; Rp10.000 untuk mereka yang mencari atau mengumpulkan KTP; Rp4.000 untuk koordinator lapangan; dan Rp1.000 untuk operasional.
Artinya, jika mengikuti cerita Sapardi: Rp600 juta untuk sembako; Rp600 juta untuk pengumpul KTP; Rp240 juta untuk koordinator lapangan; dan Rp150 juta untuk operasional.
Sapardi menunjukkan formulir model B.1.1-KWK. Formulir ini merupakan surat pernyataan daftar nama pendukung bakal pasangan calon perseorangan Pilkada Solo setelah tahap perbaikan. Formulir ini hanya bisa dipegang oleh tim pemenangan resmi atas izin akses KPU. Nama Sapardi tak tercantum dalam data tim pemenangan resmi Bajo.
Komentar