oleh

Bagaimana Kekuatan Hukum Maklumat Kapolri dalam Peraturan Perundang-Undangan

Sekilas Hukum – Beredar maklumat Kapolri yang salah satu isinya melarang masyarakat menguggah dan mengakses konten FPI di website dan media sosial (medsos).

Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian.

Guru besar HTN dari Unair, Suwoto Mulyosudarmo, pernah menyatakan bahwa isi maklumat hanyalah perintah sehari-hari  pada bawahan dari atasan dan bukan merupakan transfer of authority.

Suwoto juga menolak jika maklumat dianggap sama sebagai dekrit, mengingat Maklumat yang juga pernah dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Alasannya, dekrit dikeluarkan dalam situasi yang tidak normal, sehingga hukumnya pun hukum abnormal.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Trisno Raharjo juga menilai, pelarangan melalui maklumat itu tidak memiliki dasar hukum yang cukup, dan berlebih, mengingat pelarangan tersebut hanya bersandarkan kepada maklumat.

Baca Juga: KontraS, YLBHI, Aktivis HAM: Maklumat Kapolri Langgar Konstitusi

Bila maklumat dijadikan sandaran terkait larangan mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait FPI, harus ada aturan terkait sanksi terhadap ketentuan pelarangan tersebut dalam hal ini merujuk ketentuan pidana apa? Bukan sekadar tindak pidana melawan perintah pejabat penegak hukum sebab terlalu umum bila menjadi dasar diskresi pihak kepolisian.

Selain itu jika berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adapun hirarkinya:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Menurut Linus J. McManaman dalam tulisannya Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound, secara teoretis pada dasarnya Law as an instrument for sosial enginering, (hukum adalah alat rekayasa sosial dalam masyarakat) yang asal muasal pandangan klasik dari Roscoe Pond memandang bahwa hukum memiliki peranan untuk mampu mengatur masyarakat.

Dalam hal ini pandangan atas alat perekayasa sosial dapat dimaknai sebagai:

  1. Alat pengatur tata perilaku dalam masyarakat;
  2. Alat yang mampu memprediksi penyimpangan perilaku di masa datang
    dan mencegahnya.
Baca Juga: Kapolri Keluarkan Maklumat, Ini Tanggapan Munarman

Dalam hal penanganan suatu konflik dalam masyarakat kebijakan
penanganan konflik menjadi penting, untuk mampu meredam konflik dan
mengelolanya menjadi suatu kondisi kehidupan masyarakat yang maju, oleh sebab itu melalui maklumat menurut teori ini boleh saja, yang bentuknya dalam hukum administrasi disebut sebagai diskresi.

Selain itu penting pula menjelaskan secara pasti apa maksud dari maklumat tersebut agar tidak menimbulkan salah tafsir. Mengingat bahwa maklumat bukanlah bentuk peraturan perundang-undangan (sebagaimana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) dan untuk masa sekarang tidak lazim dibuat oleh pemerintah apalagi POLRI.

Belum ada peraturan yang memuat jelas apa saja bentuk diskresi dan pembatasan terhadap diskresi yang dimiliki kepolisian dalam upaya penanganan konflik sosial. Mengingat UU Penanganan Konflik Sosial mengamanatkan penanganan konflik sosial mulai dari pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik yang bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan namun menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemda, dan masyarakat.

Baca Juga: Kapolri Terbitkan Maklumat Larangan Kegiatan dan Atribut FPI

Apalagi sanksi pidana yang dihubungkan dengan pengumuman atau maklumat yang berisikan larangan hanya berlaku dalam kondisi perang. Saat ini kita tidak berada dalam kondisi tersebut, bila dihubungkan dengan kondisi saat ini yaitu darurat bencana, juga tidak relevan dan tidak berhubungan.

Maklumat tersebut justru menunjukan kepolisian tidak dalam rangka menerapkan diskresi tetapi menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan oleh penegak hukum.

Pada akhirnya maklumat ini menjadikan pihak kepolisian sebagai alat kekuasaan bukan pengayom masyarakat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed