oleh

Aturan Umum Perkawinan Bagi PNS yang Wajib Anda Ketahui

Sekilas Hukum – Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia, tentu termasuk di dalamnya adalah warga negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan. (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga serta menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. (Pasal 11 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil).

Pegawai Negeri Sipil yang telah melangsungkan perkawinan pertama kalinya (jejaka atau perawan), wajib mengirimkan laporan perkawinan secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hirarki, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan. Ketentuan ini juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi. (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri  Sipil sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990  tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri  Sipil)

Baca Juga: Apa itu Akta Perkawinan dan Syarat Pembuatannya?

PNS telah diatur mengenai Izin perkawinan dan perceraiannya sebagaimana ketentuan di atas. PNS yang tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan, dapat dijatuhi satu di antara hukuman disiplin berat sesuai Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan khusus yang mengatur tentang izin perkawinan PNS untuk beristri lebih dari satu (poligami) terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, adapun bunyinya sebagai berikut:

  1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
  2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
  3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
  4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi PNS.

Baca Juga: Status Perkawinan Menurut Hukum, Menikahi Seorang Perempuan Secara Agama Namun Belum Bercerai dengan Suaminya, Sah-kah?

Dari ketentuan ini bahwa PNS pria tidak boleh menikah dengan wanita yang berstatus sebagai PNS yang mana menjadikannya sebagai istri keduanya dan itu melanggar ketentuan aturan yang ada di atas. Karena PNS wanita dilarang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Namun perlu dipahami jika ketika PNS pria tersebut melangsungkan pernikahan saat itu istri keduanya tidak berstatus sebagai PNS ia tetap memerlukan izi bagaimana perkawinan itu selanjutnya, oleh karenanya tetap berlaku ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, jika PNS pria saat itu sudah memiliki istri pertama sebelum ia melangsungkan pernikahan dengan istri keduanya.

Ini pun bersesuaian dengan Bagian Romawi III. Angka 1 mengenai Pengawai Negeri Sipil Pria yang Akan Beristri Lebih dari Seorang dan Romawi IV. angka 1 dan 2 mengenai PNS Wanita Tidak Diizinkan Menjadi Istri Kedua/Ketiga/Keempat, Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed