oleh

ASN Pamekasan Harus Bersabar Gaji Belum Cair yang Harusnya Cair di Hari Pertama Bulan Januari 2021

Sekilas Daerah, Pamekasan – Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pamekasan harus bersabar. Pasalnya, gaji yang seharusnya cair pada hari pertama bulan Januari belum bisa dicairkan hingga pada tanggal 10 Januari 2021 lalu.

Penyebabnya bukan hanya migrasi data daerah ke sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) yang dikendalikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Tapi, juga dikarenakan Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan berubah nomenklatur. Dari BKD menjadi badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah (BPKPD).

Dilansir dari Jawa Pos Radar Madura Rabu (6/1), Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan Totok Hartono mengatakan, penundaan gaji ASN dipicu oleh perpindahan sistem penganggaran lokal ke nasional di SIPD. Dalam perpindahan sistem tersebut, ada migrasi data yang membutuhkan input NIK dan NPWP. Tentunya proses tersebut membutuhkan waktu. Selain perlu pola penyesuaian sistem data, SIPD ini belum sempurna.

Baca Juga: 317 Desa Pilkades Serentak di 3 Kabupaten di Pulau Madura, Pemkab Sampang Dituntut Ubah Regulasi

“Ironisnya, kadang bermasalah ketika pemkab hendak menginput sejumlah data penganggaran daerah,” ucapnya.

Menurut pria berkumis itu, entri data yang belum tuntas itulah yang menjadi pemicu penundaan pembayaran gaji ASN di lingkungan Pemkab Pamekasan. Dalam SIPD itu, semua data daerah wajib dimasukkan. Mulai dari satuan harga saat memasukkan volume barang. Pembiayaan dan lain-lain. SIPD sendiri menjadi kendali pusat.

“Selain itu, penyesuaian di SIPD tersebut berbarengan dengan proses merger dan perubahan nomenklatur di badan keuangan,” ungkapnya kemarin (10/1).

Totok mengatakan, pemda perlu menyesuaikan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) sesuai Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian ini tertuang dalam Perda 6/2020 tentang Susunan Perangkat Daerah yang baru.

Baca Juga: Plt Direktur RSD Ketapang Berharap Adiknya yang Menjadi Kopolit di Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 Selamat

Karena itu, Kepala BKD Pamekasan Sahrul Munir tidak bisa menandatangani surat perintah pencairan dana (SP2D) mengatasnamakan kepala BPKPD Pamekasan.

“Kita sudah mengajukan proses pengukuhan dan mutasi pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait hasil merger. Ketika pengajuan ini sudah disetujui berupa rekomendasi, tinggal mengukuhkan pejabatnya,” ulasnya.

Sekadar diketahui, total nominal gaji 6.300 PNS dan 450 CPNS pada Januari 2021 ini sebesar Rp 32 miliar. Wakil Ketua DPRD Pamekasan Syafiuddin berharap hal itu segera dicarikan solusi.

“Penyesuaian di SIPD memang perlu dimaklumi bersama. Namun, kami berharap pemkab segera menuntaskan persoalan ini,” ingatnya.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed