oleh

Apa sih Definisi Pajak Reklame Itu Serta Jenis-Jenisnya?

Sekilas Hukum – Perkembangan roda perekonomian memacu pertumbuhan gerai ritel dan berbagai jenis bisnis lainnya. Guna meningkatkan penjenamaan atas barang dan jasa yang dipasarkan, sarana iklan melalui berbagai media publikasi luar ruang seperti reklame papan dan megatron kerap menjadi pilihan.

Tidak hanya menjadi ajang promosi bisnis, media reklame acap dipandang efektif menjaring konsumen. Namun, meski efektif dalam memperkenalkan bisnis dan informasi lain, keberadaan reklame yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak negatif.

Dampak negatif tersebut di antaranya seperti mengganggu estetika kota dan dapat membahayakan pengguna jalan karena berpotensi roboh. Untuk itu, pertumbuhan dan keberadaan reklame harus dikendalikan dan diatur salah satunya melalui pajak reklame? Lantas, apa itu pajak reklame?

Baca Juga: Ini Cara Membedakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak reklame pada beberapa negara disebut dengan signboard tax atau billboard tax. Salah satu negara yang menggunakan terminologi signboard tax adalah Thailand. Pemerintah negeri gajah putih ini mengatur pengenaan signboard tax dalam Signboard Tax Act, B.E. 2510.

Regulasi tersebut mendefinisikan signboard sebagai tanda yang menampilkan nama, merek, atau logo yang digunakan untuk tujuan komersial atau operasional bisnis lain untuk memperoleh pendapatan atau iklan komersial lainnya, baik dengan menampilkan atau mengiklankan objek apa pun dengan karakter, gambar, atau logo yang ditulis, diukir, atau dengan metode lain.

Pada intinya signboard tax dikenakan terhadap setiap papan untuk tujuan iklan atau papan nama yang menampilkan nama, brand, atau merek dagang. Sama halnya dengan di Indonesia, pemungutan signboard tax di Thailand menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Sementara itu, salah satu negara yang menggunakan istilah billboard tax adalah negara-negara bagian di Amerika Serikat. Namun, Outdoor Advertising Association of America (OAAA) mencatat tidak ada undang-undang pajak yang universal untuk billboard tax.

Billboard tax dapat dikenakan sebagai bagian dari pajak properti atau pajak penjualan. Misalnya, New Jersey menganggap billboard sebagai properti dan mendefinisikan billboard sebagai ‘tanda iklan di luar ruangan’ yang mengiklankan bisnis, produk, atau suatu aktivitas (State Of New Jersey Department Of The Treasury Division Of Taxation, 2005)

Regulasi Domestik

Regulasi pajak reklame di Indonesia tertuang dalam Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Merujuk Pasal 1 angka 26 pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sementara itu, yang dimaksud reklame sesuai dengan Pasal 1 angka 27 adalah:

Benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum,”

Baca Juga: Dapatkah Wajib Pajak Mencabut Pengajuan Keberatannya, Ini Caranya…

Pasal 47 ayat (2) menguraikan yang termasuk dalam objek pajak reklame antara lain:

a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan
sejenisnya;
b. Reklame kain;
c. Reklame melekat, stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Reklame suara;
i. Reklame film/slide; dan
j. Reklame peragaan.

Ada pula reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame film/slide; dan reklame peragaan. Namun, tidak semua reklame dikenakan pajak reklame. Adapun pajak reklame ini merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. 

Satu di antara daerah yang mengenakan pajak reklame di Kalbar adalah Kabupaten Melawi. Pengenaan pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah No.5/2012 tentang Pajak Reklame. Melalui regulasi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi menjabarkan definisi lebih lanjut dari 10 jenis reklame yang dikenakan pajak.

Jenis-Jenis Reklame

Pertama, Reklame papan/billboard/videotron/megatron adalah reklame yang terbuat dari bahan kayu, plastik, fiberglass, kaca, batu, logam, seng, rangkaian elektronik atau bahan lainnya yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lain.

Kedua, Reklame kain adalah reklame yang terbuat dari kain, karet, plastik, vinyl atau bahan yang sejenis atau dalam bentuk spanduk.

Ketiga, Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang terbuat dari kertas atau bahan lainnya dan dilekatkan pada bangunan atau benda lain.

Keempat, Reklame Selebaran adalah reklame yang disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau dilekatkan pada benda lain.

Kelima, Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang dengan berjalan kaki, termasuk dalam hal ini reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa, ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.

Keenam, Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan mempergunakan sarana balon udara/gas, pesawat atau alat lainnya.

Ketujuh, Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air..

Kedelapan, Reklame Suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantara alat atau pesawat apapun.

Kesembilan, Reklame Film/Slide reklame yang menggunakan sarana film/slide yang diputar pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui proyektor.

Kesepuluh, Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menempatkan suatu barang atau produk pada suatu tempat tertentu.

Simpulan

Pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyelenggaraan berbagai jenis reklame. Pemerintah Indonesia mendelegasikan wewenang pemungutan pajak ini kepada pemerintah kabupaten/kota.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed