oleh

Apa itu Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kategori, Sanksi, dan Faktor Penyebabnya?

Sekilas Hukum – Banyak pertanyaan dari orang-orang tentang apa sih Tindak Pidana Perdagangan Orang (human trafficking) itu ? Berikut penulis mencoba menjelaskan definisinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Baca Juga: Pemberlakuan Hukum Pidana di Indonesia

Apa itu Perdagangan Orang ?

Perdagangan orang menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)  yaitu perekrutan, pengangkutan penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerima sesesorang dengan ancaman kekerasan, pengunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,penyelahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan ekploitasi atau mengakibatkan orang treksploitasi.

Apa itu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) , atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, pengunaan kekerasan, penculikann, penyekapan, pemalsuan, penipuan, serta penyalahgunaan kekuasaan atau penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, dilakukan di dalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi.

Baca Juga: Dilematika Hukuman Mati Untuk Sang Koruptor

Berdasarkan uraian tersebut maka terdapat 3 (tiga) unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yaitu proses, cara, dan ekploitasi.

Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi maka tindak pidana tersebut dapat di katakan sebagai tindak pidana perdagangan orang.

  1. Proses : tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut
  2. Cara : ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
  3. Eksploitasi : tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
Baca Juga: Sekilas Opini Mengenai Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja)

Siapakah yang Masuk Kategori Pelaku dalam TPPO?

Dalam hal menentukan pelaku tindak pidana perdagangan orang antara lain sebagai berikut:

  1. Orang Perorangan, yang mencakup setiap individu/perorangan yang melakukan TPPO (pasal 1 angka 4 UUTPPO);
  2. Kelompok Terorganisasi, yakni kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, yang bertindak dengan tujuan melakukan stau atau lebih TPPO dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langusng maupun tidak langsung (penjelasan pasal 16 UUTPPO);
  3. Korporasi yakni kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang dalam kerja-kerjanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terjadi TPPO(pasal 1 angka 6 UUPTPO);
  4. Penyelenggara Negara, yakni pegawai negeri atau pejabat pemerintahan (NB: termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak Hukum atau pejabat Publik) yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan TPPO atau mempermudah terjadinya TPPO (Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) UUPTPPO).
Baca Juga: Apa itu Terlapor, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana

Apa saja Jenis Sanksi yang Dapat Dikenakan bagi Pelaku TPPO?

  1. Sanksi pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda), sanksi kurungan penjara, minimal 3 tahun maksimal 15 Tahun. Sanksi denda bagi pelaku perorangan Rp 150—600 juta, sementara untuk perusahaan sanksi penjara minimal 9 Tahun dan maksimal 45 Tahun, atau denda minimal sebesar Rp. 360 Juta, dan maksimal Rp.1,8 Miliar;
  2. Sanksi pidana Tambahan dan;
  3. Sanksi pidana pengganti (berupa kurungan).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed