oleh

Apa Itu PRONA dalam Agraria?

Sekilas Hukum – PRONA adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. PRONA diatur dalam Kepmendagri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

Tujuan utama dari PRONA adalah memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan dari pada program Catur Tertib di bidang Pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, serta menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

PRONA dibentuk dalam lingkungan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.

Berupa fasilitasi pengurusan sertifikat tanah yang dibiayai oleh Negara.
Komponem yang dibiayai oleh Negara meliputi: proses pensertifikatan tanah, mulai dari penyuluhan, Pengumpulan data yuridis, pengukuran oleh BPN, pemeriksaan berkas oleh Panitia dan penerbitan sertifikat.

Sertifikat tanah merupakan alat bukti yang paling sah dalam hal kepemilikan atas tanah.

Manfaat Prona:

  •  Memberikan kepastian hak dan kepastian hukum
  • Memberikan perlindungan hukum
  • Memberi nilai ekonomi
  • Untuk kesederhanaan, ketertiban dan perlindungan administrasi

Syarat Prona:

  • Ada pemilik tanah
  • Ada tanahnya
  • Tanah tersebut belum pernah disertifikat
  • Tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan siapapun, baik keluarga, negara maupun perusahaan.
  • Tanah tersebut tidak masuk dalam kawasan yang dilarang, seperti kawasan Jalur hijau, kawasan lindung
  • Pada surat bukti sesuai riwayat kepemilikan tanah (jual beli, hibah, waris).

Kewajiban peserta:

  • Melengkapi dokumen / surat surat bukti perolehan kepemilikan / penguasaan tanah.
  • Mengadakan, membuat serta memasang patok patok tanah.
  • Membayar pajak apabila menurit ketentuan UU Perpajakan terkena pajak.
  • Menyiapkan meterai sesuai Kebutuhan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed