oleh

6.300 PNS di Pamekasan Belum Menerima Gaji di Bulan Pertama Tahun 2021

Sekilas Daerah, Pamekasan – Sebanyak 6.300 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Pamekasan belum menerima gaji hingga Selasa (5/1). Padahal, gaji pegawai ini sudah harus diterima pada hari kerja pertama setiap bulan.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan Totok Hartono mengakui keterlambatan pencairan gaji ASN tersebut. Dikatakan, keterlambatan tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Pamekasan.

“Penundaan pembayaran bukan hanya di Pamekasan. Tapi hampir seluruh wilayah di Indonesia. Ada masalah tentang pembayaran gaji ASN,” katanya dilansir dari RadarMadura.id.

Totok mengatakan, penundaan gaji ini dipicu oleh perpindahan sistem lokal ke nasional di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). “Di situ ada migrasi data, yang membutuhkan NIK, NPWP dan entrinya belum tuntas,” tambahnya.

Baca Juga: Gaji Honorer 2021 Masih Belum Ada Kejelasan, Ketua FHI Jember: Mau Jadi Apa Jember?

Pria berkumis itu mengatakan, entri yang belum tuntas itulah yang menjadi pemicu penundaan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Pemkab Pamekasan.

“Namun tidak akan lama lagi, ini akan segera selesai,” sambungnya.

Dalam SIPD itu, sambung Totok, semua data daerah dimasukkan. Mulai dari satuan harga saat memasukkan volume. Biaya langsung keluar. SIPD ini menjadi kendali pusat.

“Di SIPD ini semua data daerah terbuka, termasuk belanja gaji pegawai,” ulasnya.

Total dana penundaan pembayaran 6.300 PNS dan 450 CPNS pada Januari 2021 ini sebesar Rp 32 miliar. Wakil Ketua DPRD Pamekasan Syafiuddin mengatakan, migrasi data ke SIPD memang memerlukan penyesuaian.

Baca Juga: Selangkah Lagi Madura Jadi Provinsi Tahun 2021?

“Sebelum jadi anggota dewan, saya pernah jadi pendamping. Ketika ada aplikasi baru, perlu penyesuaian dan menyebabkan gaji tersendat-sendat,” katanya.

Politikus PKB itu mengatakan, penundaan bukan karena human error. Tapi karena proses penyesuaian.

“Kami berharap, penundaan ini tidak sampai dua bulan. Kita harus seling memberi masukan. Legislatif dan eksekutif terkait entri data SIPD agar cepat teratasi,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed