oleh

317 Desa Pilkades Serentak di 3 Kabupaten di Pulau Madura, Pemkab Sampang Dituntut Ubah Regulasi

Sekilas Daerah, Sampang – Masyarakat di 317 desa bakal memilih pemilih baru. Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) tahun ini menuntut pemerintah kabupaten (pemkab) mengubah regulasi. Penyebabnya, peleyan kalebun dimungkinkan digelar pada masa pandemi Covid-19.

Pilkades serentak tahun ini akan digelar di Bangkalan, Sampang, dan Sumenep. Total desa yang akan memilih kalebun baru 317. Perinciannya, di Bangkalan 120 desa, Sampang 111 desa, dan Sumenep 86 desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang masih mempersiapkan proses pemilihan. Plt Kepala DPMD Sampang Cholilurrahman menyampaikan, hampir semua desa pernah mengikuti pilkades serentak. Kali pertama pilkades serentak digelar pada 2015. Pada saat itu, terdapat 87 desa yang ikut pemilihan. 

Pilkades serentak tahap kedua diselenggarakan pada 2017. Sebanyak 31 desa menggelar pemilihan. Terakhir pelaksanaan tahap ketiga terdapat 42 desa pada 2019. ”Tahun ini kita gelar 111 desa. Sebagian desa ada yang sudah ikut pilkades serentak sebelumnya,” katanya Selasa (5/1).

Baca Juga: Dua Kali Mangkir Dipanggil Polisi Akhirnya Dirut PT Wiraraja Madura-Marina Destination Penuhi Panggilan Polisi

DPMD mulai mempersiapkan pelaksanaan pilkades serentak, baik dari sisi jadwal pelaksanaan maupun anggaran. Pihaknya belum bisa memastikan kapan pelaksanaan dan berapa anggaran yang akan disisihkan untuk pilkades. ”Masih banyak tahapan yang perlu kita lakukan,” tuturnya. 

Sementara itu, Kabag Hukum Setkab Sampang Harunur Rosyid mengatakan, peraturan mengenai pelaksanaan pilkades serentak tersebut harus diperinci. Tujuannya, agar saat pelaksanan tidak terjadi konflik. Namun, hingga saat ini DPMD belum berkoordinasi mengenai pembahasan peraturan pelaksanaan pilkades serentak tersebut. 

Apalagi, saat ini masih masa pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan regulasi. Bagian hukum tidak bisa serta-merta merombak peraturan pelaksanaan pilkades. Harus ada dorongan dari DPMD selaku leading sector pelaksana. 

Baca Juga: Puluhan Rumah Warga Terendam Banjir, BPBD Tidak Siapkan Tempat Warga Memilih Tetap Tinggal

Jika pengajuan perubahan peraturan tersebut lebih awal, bagian hukum memiliki waktu banyak untuk melakukan pembahasan. Waktu pengesahan peraturan itu bergantung pada materi pembahasan. ”Saya sudah mengingatkan DPMD untuk segera mengusulkan,” ujarnya.

Kabid Bina Pemerintahan Desa DPMD Sampang Ilham mengatakan, nanti ada perubahan peraturan pelaksanaan pilkades. Akan tetapi, dirinya tidak bisa menjelaskan secara detail peraturan apa saja yang akan diubah. ”Besok saja ke kantor,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed